REAKSIPRESS.COM— MAROS- Ketua Cabang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI Cabang Maros) Muhammad Akmal Amin, berikan kritikan pedas yang dilontarkan kepada Samsat Maros yang menaungi Dinas Pendapatan Daerah (Bapenda Pemkab Maros).
Kepada awak media, dirinya mengungkapkan tentang kinerja pelayanan Gerai Samsat Maros yang dinilai kurang maksimal dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat yang hendak melakukan pembayaran perpanjangan surat tanda nomor kendaraan (STNK)
Muhammad Akmal Amin. Mengatakan, kami sudah menerima laporan oleh sejumlah korban serta memperlihatkan sejumlah bukti tentang adanya Dugaan Pungutan Liar (PUNGLI) sejak Kamis lalu (13/7/2023) yang dilakukan oleh Oknum Petugas di Gerai Samsat Maros, Lingkungan Batangase, Kecamatan Mandai.
“Akibat kejadian ini, tentunya sudah menjadi perbincangan hangat di sejumlah warung kopi, pasalnya bukan hanya sekali saja terulang, sebagaimana yang telah diungkapkan korban lainnya bahwa ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus, apalagi oknum petugas ini merupakan Satpol PP yang bertugas sebagai penyelenggara pelindung masyarakat, bukan malah terlibat kasus Pungli. Yang notabene kuat dugaan di dukung oleh beberapa oknum pegawai Samsat Maros” terang Ketua HMI Cabang Maros.
Diketahui sebelumnya, salah seorang oknum petugas di Gerai Pelayanan Samsat Maros. Meminta sejumlah uang terhadap korbannya SS (24) yang hendak membayar pajak kendaraan, namun tak sampai disitu, oknum petugas tersebut dikabarkan malah meminta uang lebih secara terus-menerus dengan alasan yang tidak jelas.
Selain itu, sang korban juga mendapatkan Kekerasan Verbal yang dimana Oknum Petugas tersebut memaki-maki korban dan orang tuanya dengan perkataan yang tidak pantas.
Sehingga, sang korban mengungkapkan kekecewaannya melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.
Sekedar diketahui, biaya perpanjangan pajak hanya sebesar Rp. 722.000. Namun sang korban malah dimintai uang tambahan secara terus-menerus sebesar Rp. 10.000 Rp. 150.000 hingga Rp.800.000. Dengan alasan yang tidak jelas peruntukannya.
Mengenai biaya cek fisik kendaraan tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Cek fisik kendaraan pada perpanjangan STNK masa lima tahunan tidak ada biaya sama sekali alias gratis.
“Kami akan menggiring persoalan tindakan Pungli ini ke Dinas terkait dalam hal ini Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap oknum pelaku yang melalukan pemerasan, serta akan menyeretkan sejumlah pimpinan di Samsat Maros yang terkesan tinggal diam dan melakukan pembiaran terhadap kasus ini, sebagaimana yang dikabarkan pada media-media” tegas Muhammad Akmal Amin, Ketua HMI Cabang Maros.
“Kami meminta agar Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, sekiranya menutup Gerai Pelayanan Samsat yang dinilai sering terjadi praktik Pungli dan akan meneruskan persoalan ini ke Inspektorat dan Polres Maros guna memeriksa Unit Pelaksana Tugas Samsat Maros, Kepala Seksi Pelayanan Samsat Maros” pungkasnya.
Dari analisis sementara, bahwa akibat kejadian dugaan Pungli ini bisa saja berpotensi mempengaruhi pendapatan daerah Kabupaten Maros, dikarenakan bukan masyarakat yang malas bayar pajak, tapi karena adanya Oknum petugas yang selalu mencari peruntungan pribadi.
Sehingga justru berdampak dan merugikan instansi terkait dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap elektabilitas instansi terkhusus di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Maros.(rls/ist)
© Copyright 2023, Semua hak dilindungi undang-undang. Materi ini tidak boleh dipublikasikan, disiarkan, ditulis ulang, atau didistribusikan ulang tanpa izin.
