Makassar – reaksipress.com – Mahalnya uang pannai’ yang diperuntukan untuk perempuan suku Bugis-Makassar ketika, hendak dipinang, terkesan memberi lebelisasi. Sehingga banyak yang beranggapan bahwa uang panai’ adalah uang guna membeli perempuan Bugis – Makassar.
“Inilah anggapan yang sangat salah, namun pendapat ini sudah terlanjur mengakar pada masyarakat luas. Dan memunculkan, jika perempuan bugis mahal harganya dari suku lain,” ujar Kepala Bidang Cagar Budaya Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Sulawesi Selatan A. Nurhuda, Rabu (16/7/2019).
Menurutnya, budaya uang panai sudah ada sejak zaman kerajaan Bugis dan Mandar. Uang panai, dipakai sebagai bentuk penghargaan bagi perempuan. Namun, entah apa yang membuat esensi uang panai’ bergeser.
Dirinya menyebutkan, Bahkan ada yang mengatakan, uang panai’ adalah uang mahar, selain itu uang panai’ juga mencerminkan status sosial kedua mempelai. Padahal, uang panai sendiri di pergunakan untuk kebutuhan mempelai wanita dalam prosesi pernikahan.
“Uang panai sendiri merupakan uang belanja yang diberikan oleh pihak laki-laki ke perempuan. Untuk dipergunakan sebagai uang belanja untuk kebutuhan pernikahan pihak perempuan. Jadi jika dianggap sebagai penghargaan terhadap perempuan itu benar tapi untuk memberi label harga terhadap wanita itu pendapat yang salah,” terangnya.
“Orang menyebutkan jumlah mahar ketika saat ijab kabul. Jadi salah jika ada orang mengatakan Mahar untuk perempuan Makassar itu mahal,” imbuh Nurhuda lagi.
Diakhir dia menyebutkan, jika ada yang beranggapan bahwa prosesi pernikahan adat suku Bugis sulit, lantara keberadaan uang panai’. Sesungguhnya itu salah sebenarnya sebelum proses uang panai terlebih dahulu diadakannya prosesi a’manu-manu.
Saat a’manu-manu keluarga mempelai pria akan berunding uang panai yang disepakatti kedua belah pihak. Hanya saja stigma masyrakat terkait gengsi terkait uang panai perlu di lunturkan
“menikah bukan karena uang panai, akan tetapi ingin menyempurnakan ibadah pada Allah SWT”, tuturnya
© Copyright 2023, Semua hak dilindungi undang-undang. Materi ini tidak boleh dipublikasikan, disiarkan, ditulis ulang, atau didistribusikan ulang tanpa izin.
