Maros – reaksipress.com – Polemik krisis air bersih di Bontoa terus bergulir, setelah aksi unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Masyarakat Tanah Gersang Menggugat, DPRD kemudian menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Maros.
Namun mirisnya, rapat yang diinisiasi oleh DPRD Maros dan dilaksanakan pada Jum’at (10/07/2020) di ruang rapat DPRD tidak dihadiri oleh satupun pimpinan SKPD yang diundang.
Pada rapat kerja, hanya bagian aset Pemkab Maros dan Kepala Desa Bonto Bahari yang hadir sementara beberapa SKPD yang diundang seperti Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Sekretariat Daerah, Camat Bontoa, Camat Lau, PDAM Maros, serta Kepala Desa dan Kepala Kelurahan Se-Kecamatan Bontoa tidak hadir.
Menanggapi hal ini, Syaifullah AM, Kabid Advokasi dan Investigasi HPPMI Maros, sangat menyayangkan sikap para SKPD yang mangkir dalam rapat kerja bersama DPRD Maros.
“Saya kira ini adalah kepentingan rakyat, maka apapun yang menjadi kondisi SKPD yang tidak hadir, itu patut dipertanyakan. Ini mencoreng marwah institusi DPRD Maros. DPRD Maros harus tegas, karena kepentingan rakyat adalah diatas segalanya,” ungkap Syaifullah, AM, saat ditemui Wartawan reaksipress.com di warung kopi, Jum’at, (10/07/2020).
Ia juga menambahkan, bahwa tempat segala keluh kesah rakyat itu tempatnya di DPRD, kalau DPRD tidak lagi mampu menampung aspirasi rakyatnya lalu di mana lagi mereka akan mengadu.
“DPRD itu adalah rumah rakyat, tempat curhatnya rakyat. Kalau hari ini DPRD kehilangan marwahnya maka percuma ada itu lembaga, bubarkan saja. Karna sejatinya disitulah tempatnya kita mengadu,” tegas Syaifullah AM.
Laporan : Guntur Rafsanjani
Editor : MR
© Copyright 2023, Semua hak dilindungi undang-undang. Materi ini tidak boleh dipublikasikan, disiarkan, ditulis ulang, atau didistribusikan ulang tanpa izin.
