Reaksi Demo K2 Nusantara 17-18 September

Nasional- reaksipress.com- Rangkum aksi demo K2 dalam marak dan lugasnya pemberitaan dari beberapa media tertanggal 17-18 September 2018.
se-Jawa Timur menggalang kekuatan untuk aksi pada Selasa (18/9). Aksi dilakukan di beberapa titik lokasi. Koordinator (FHK2I) Eko Mardiono mengungkapkan, ada yang berbeda dengan aksi kali ini, ” Bila sebelumnya memusatkan perhatian pada gubernur, sekarang seluruh kabupaten/kota bergerak, Jadi tiap-tiap kantong wilayah bergerak. Mereka menyuarakan hal sama yaitu menolak rekrutmen CPNS umum,” ujar Eko

Sedang Karawang dengan item “Nasib tidak jelas, ribuan guru honorer Karawang mogok kerja, “Honorer K2 tidak ada prioritas sama sekali, persyaratan CPNS sama seperti pelamar umum batasan usia di bawah 35 tahun, padahal rata-rata honorer K2 ini berusia di atas 35 tahun,” kata Ahmad Gozali, (17/9)
Gojali menuturkan, hingga pukul 09.00 WIB tadi proses belajar mengajar tidak berjalan. Ribuan siswa hanya bermain di halaman sekolah.”Anak-anak tahu kalau gurunya lagi demo makanya mereka enggak bisa belajar. Mereka tetap masuk sekolah karena tidak ada instruksi sekolah diliburkan,” tandasnya.

Subang, mereka menyampaikan keluhan terkait rekrutmen CPNS yang dinilai tak berkeadilan. Selain itu mereka menolak Permenpan dan RB no 36 tahun 2018 sekaligus mendesak revisi Undang undang nomor 5 tahun 2014.
Dia merasa heran kenapa pemerintah pusat memilah milah dan terkesan sepotong sepotong mengeluarkan kebijakannya. Sebab adanya pembatasan formasi membuat tak semua honorer eks K2 bisa ikut seleksi. Padahal tenaga honorer eks K2 itu tersebar di tiap OPD. “Kami menolak Permenpan-RB no 36 tahun 2018, hentikan seleksi CPNS. Kami ingin diangkat bersama sama, jangan mengeluarkan kebijakan sepihak. Perhatikan nasib kami, pakai nurani apalagi kami sudah lama mengabdi di pemkab Subang,” ujarnya.

Bulukumba, “Saya kaget dengan pernyataan adik-adik jika honorer K2, khususnya guru hanya digaji Rp 250 ribu pertriwulan. Nanti saya akan pertanyakan ini di rapat coffee morning nanti,” ucap Muhammad Hero di hadapan perwakilan honorer K2, dan tuntutan yang sama lainnya terkait penolakan pemberlakuan PermenPAN-RB Nomor 36 tahun 2018. “karena besifat diskriminatif bagi honorer K2 dengan adanya batasan usia maksimal 35 tahun,” ujar Arman, Sekertaris Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2-1) Korda Kabupaten Bulukumba.
Para honorer K2 juga meminta kepada pemerintah daerah bersama DPRD Bulukumba dan perwakilan FHK2-l Korda Bulukumba untuk melakukan konsolidasi langsung ke KemenPAN-RB tekait perekrutan CPNS 2018 yang dianggapnya tidak berkeadilan.

Berbeda dengan JAKARTA, Aksi ini sebagai reaksi atas sikap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur yang mengarahkan 425.243 honorer K2 untuk ikut seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).
Sedangkan yang diberi kesempatan ikut tes CPNS hanya 13.347 orang karena dinilai memenuhi syarat dari sisi usia. ”Kami hanya bisa meratapi putusan MenPAN-RB itu dan kami menolak keras. Yang kami tahu PNS bukan P3K,” ujar Koordinator wilayah (Korwil) Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Maluku Utara Said Amir kepada JPNN.Aksi demo besar-besaran ini, lanjutnya, akan menjadi opsi terakhir dari perjuangan honorer K2. Said memperkirakan, demo tidak hanya melibatkan pengurus tapi juga seluruh anggota.
”Mau tidak mau, suka tidak suka semua harus kompak melakukan aksi. Semua forum honorer K2 harus bersatu, jangan parsial agar dampaknya kelihatan,” tegasnya.
Koordinator Forum Komunikasi Honorer K2 Jawa Barat Iman Supriatna menambahkan, 10 Agustus mendatang, pihaknya akan bergabung dengan seluruh forum honorer di Indonesia untuk membahas mengenai hal-hal yang disampaikan MenPAN-RB dalam rapat kerja gabungan tujuh komisi DPR RI pada 23 Juli.