Masa Transisi, Masyarakat Masih Bergantung Subsidi

REAKSIPRESS.COM – Memasuki masa transisi mengawali aktifnya berbagai sarana publik. Seperti pasar, alat transportasi, tempat olahraga, tempat bekerja dan tempat pariwisata. Semua itu merupakan barang dan sarana publik karena secara ekonomis pengecualian dapat dilaksanakan akan tetapi biaya untuk pengecualaian segolongan masyarakat dari manfaat suatu barang sangat besar dibandingkan biayanya. Dalam hal ini dapat dikulik bahwa pengecualian pedagang pasar terhadap segolongan pedagang akan menimbulkan biaya lain yang lebih besar. Pengecualian hanya pedagang sembako yang diperbolehkan untuk berjualan merupakan salah satu problema bagi pemerintah. Dimana pedagang selain sembako tidak memiliki penghasilan dan menambah anggaran belanja pemerintah dalam memberikan subsidi bahan pangan. Semakin banyak masyarakat yang tidak memiliki penghasilan maka menjadi PR pemerintah untuk menambah anggaran subsidi masyarakat.

Anggaran belanja subsidi sembako bagi masyarakat masih dinilai tinggi. Mengingat meskipun masa transisi sudah mulai berjalan namun tidak semua sektor perekonomian sudah mulai melakukan operasi perusahaan. Masih banyak usaha-usaha yang tutup karena pangsa pasar yang belum tersedia. Misalnya saja sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perkampungan Industri Pulo Gadung, masih banyak yang belum melakukan produksi karena sebagian besar dari UMKM di sana bergerak pada bidang tekstil dan garmen yang pangsa pasarnya adalah pasar-pasar di Jabodetabek. Realitanya adalah pasar-pasar yang sudah mulai buka tetapi harus ditutup karena pedagang yang tidak memenuhi standar protokol kesehatan. Akibatnya pasar menjadi sara publik yang sangat rawan penyebaran Covid-19.

Maka dari itu pembukaan sarana publik harus memenuhi standar protokol kesehatan. Pasalnya terdapat kasus 52 pedagang pasar positif Covid-19 di 5 pasar di Jakarta per tanggal 11 Juni 2020. Pasar menjadi salah satu sarana penyebaran tertinggi dengan kasus terbanyak sekarang ini. Hal ini terjadi karena terdapat interaksi yang dilakukan oleh berbagai masyarakat dari beberbagai wilayah yang kemungkinan telah terpapar Covid-19 sebelum memasuki pasar dan menyebar secara cepat. Dapat dilihat dari standar protokol yang disampaikan pemerintah misalnya tetap menjaga jarak antar pedagang, menggunakan masker, dan selalu menjaga kebersihan. Sayangnya hal tersebut belum dapat terealisasi dengan baik. Jika dilihat, aksi kejar-kejaran Satpol PP dengan pengunjung pasar yang tidak menggunakan masker merupakan wujud kurangnya partisipasi masyarakat dalam memerangi Covid-19. Masih saja ada masyarakat yang hanya membawa masker lalu ditaruh di bagasi motor. Terlebih para pedagang yang membandel dengan mengenakan masker hanya digantungkan di dagu saja. Hal ini lah yang menjadi pemicu kembali reaktifnya Covid-19 ditengah sarana publik yang mulai aktif.

Dengan tutupnya pasar-pasar maka mayarakat kembali kehilangan mata pencariannya dan hal ini yang mengindikasikan pemerintah perlu menganggarkan belanja untuk subsidi bagi masyarakat. Data yang dilansir dari Direktur SDM dan Umum Perum Bulog menyatakan bahwa bulog masih memiliki stok 1,6 juta ton setara beras yang tersebar di seluruh Indonesia dan 300 ribu ton ada di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta. Stok beras yang masih dinilai cukup tentu masih menjadi kekhawatiran, dimana wabah Covid-19 yang belum berakhir dan tidak terprediksi kapan akan berakhir. Kondisi ini menjadi lampu kuning bagi pemerintah untuk siap siaga terhadap kondisi yang belum stabil. Semakin banyak kasus positif Covid-19 maka kelumpuhan ekonomi akan terus berjalan dan akan semakin bertambah anggaran subsidi yang harus dikeluarkan. Selain itu pemerintah juga masih harus menganggarkan biaya-biaya dalam memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mengurangi laju penyebaran Covid-19. Baik itu dalam bidang kesehatan, sarana publik, dan gaji-gaji pegawai yang harus diberikan turut menadi daftar pengeluaran pemerintah saaat ini.

Untuk itu dalam menangani biaya-biaya yang mungkin akan menjadi pengeluaran pemerintah yang lebih besar maka di masa transisi ini pemerintah membuka berbagai sarana publik dengan berbagai protokol kesehatan agar kembali lancarnya perekonomian yang dapat mengurangi beban pemerintah dalam menyediakan kompensasi kepada masyarakat. Kompensasi sendiri merupakan pencarian kepuasan dalam suatu bidang untuk memperoleh keseimbangan dari kekecewaan dalam bidang lain. Keseimbangan yang hendak dicapai yaitu dari sisi perekonomian dan kebijakan pemerintah. Dengan adanya kebijakan penutupan berbagai sarana yang menghentikan penghasilan masyarakat, tentunya perlu diimbangi dengan kompensasi subsidi dari pemerintah agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.

Dalam pelaksanaannya tentu harus ada kerjasama dari berbagai pihak, baik itu dari pemerintah yang bersikap tegas dalam menindak pelaku pelanggar peraturan yang ditetapkan maupun dari sisi masyarakat sebagai elemen terbesar dalam mengurangi penyebaran Covid-19. Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dapat memicu membludaknya kasus positif Covid-19. Keadaan yang semakin memburuk akan merugikan negara yang semakin terpuruk. Mewabahnya Covid-19 telah banyak menguras anggaran negara untuk memberikan subsidi kepada masyarakat. Akibatnya negara ini harus melakukan pinjaman untuk menutupi defist anggaran yang tidak sedikit. Pinjaman merupakan utang yang pasti harus dibayar negara dan darimanakah dana untuk menutupi hutang tersebut? Tentu penerimaan negara dari sekor pajak, sebagai penerimaan terbesar negara Indonesia. Dengan demikian kontribusi masyarakat dalam menekan laju penyebaran Covid-19 sangat diperlukan. Hal ini agar wabah Covid-19 dapat berkurang dan tidak berdampak pada berbagai sektor yang akan menyulitkan masyarakat dan generasi bangsa dimasa yang akan datang. Patuhi protokol kesehatan sesuai dengan aturan yang diberlakukan yaitu dengan menggunakan masker, sering mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, menjauhi atau tidak membuat kerumunan, dan selalu menjaga fisik agar tetap sehat. Sehingga dengan terpenuhinya syarat protokol kesehatan penggunaan sarana publik dapat berlangsung aman dan masyarakat dapat beraktivitas secara normal serta tidak menambah kasus reaktif Covid-19 di masa transisi sekarang ini.

Oleh: Yuli Fitrianingsih, Mahasiswa S1 Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta