Pangkep – reaksipress.com – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Polres Pangkep, Rabu (08/06/22).
Ketua PC PMII Pangkep Dandy Aditia mengatakan unjuk rasa yang dilakukan hari ini merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap disfungsi aparat kepolisian yang dinilai terlalu dalam mencampuri urusan internal organisasi.
“Melalui unjuk rasa ini kami menuntut agar kapolri untuk segera mencopot Kapolrestabes Makassar dan Kapolsek Rappocini dari jabatan mereka yang dinilai terlalu dalam mencampuri urusan internal PMII dan meminta transparansi kapolres Pangkep dalam penegakan hukum dan pencegahan ilegal fishing serta menindak tegas adanya dugaan keterlibatan oknum kepolisian yang terlibat dalam permainan mafia BBm ilegal jenis solar,” tegas Dandi.
Namun aksi unjuk rasa ini ternodai dengan tindakan refresif yang dilakukan oleh salah seorang oknum kepolisian yang melakukan pemukulan utal terhadap kader PMII yang mengakibatkan korban mengalami muka lebam disertai benjolan.
Atas pemukulan yang dilakukan kepolisian, ketua PMII Pangkep langsung melaporkan oknum tersebut ke Provan Polres Pangkep dengan membawa bukti visum dari dokter.
Rosadi, selaku jenderal lapangan mengatakan sangat menyayangkan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh oknum Polisi dalam mengawal aksi unjuk rasa.
“Kami menganggap tindakan ini merupakan tindakan premanisme yang sengaja ingin melukai pengunjuk rasa dan sangat jauh dari humanis dan mengayomi masyarakat, demi tegaknya keadilan di kabupaten Pangkep. Maka sejatinya posisi mahasiswa dan kepolisian sama dihadapan hukum maka dari itu kami meminta kepada Provam Polres Pangkep agar segera memeriksa oknum kepolisian tersebut dan diberikan sanksi tegas supaya tindakan yang serupa ini tidak terjadi lagi,” Kata Rosadi.
Para pengunjuk rasa mengancam apabla tuntutan mereka tidak dipenuhi maka mereka berjanji akan kembali melakukan aksi yang sama dengan jumlah massa lebih besar.
© Copyright 2023, Semua hak dilindungi undang-undang. Materi ini tidak boleh dipublikasikan, disiarkan, ditulis ulang, atau didistribusikan ulang tanpa izin.
