Lainnya

    Warga Protes, Penggunaan Dana Desa Tidak Transparan

    Palopo.Sulsel – reaksipress.com – Prinsip akuntabilitas dan keterbukaan pengelolaan dana desa menjadi sebuah kewajiban bagi pemerintah desa unuk menyampaiakan kepada warga baik melalui website, baliho, hingga laporan rutin yang disampaikan aparat desa kepada mereka.

    Namun beda dengan Masyarakat Desa Tabah. Warga merasa kecewa kepada aparat desa karena tidak adanya keterbukaan tentang penggunaan dan pengelolaan dana desa yang telah digunakan pada setiap tahun.

    ”Selama Dana Desa dicairkan di desa ini, apabila ada pembangunan infrastruktur pada sektor fisik aparat desa jarang bermusyawarah dengan masyarakat atau sangat minim ada musyawarah pembangunan di desa ini”, ungkap salah satu warga yang ditemui dan siap memberikan keterangan ketika diperlukan.

    “Dan yang lebih membingungkan lagi warga desa tabah, selama pembenahan infrastruktur desa tabah Papan Anggaran / papan Informasi proyek pembangunan tidak pernah di pasang pada lokasi pembangunan Desa”, cetusnya.

    “Para warga mulai bertanya-tanya, selama menjabat menjadi kepala desa hingga dua periode,DD digunakan untuk pembangunan apa?, seharusnya desa tabah lebih maju pembangunannya di banding desa lain karena desa tabah merupakan induk dari desa lainnya”, ujarnya.

    “Kami mencium keganjilan pada proses renovasi kantor desa tabah yang lalu, dimana proses renovasi Kantor Desa memakan dana ±400 juta, tapi perubahan yang nampak tidak sesuai dengan dana yang di berikan karena perubah hanya terlihat pada jendelanya”, tambahnya.

    Saat ini pembangunan desa menjadi salah satu prioritas pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam nawacita ketiga yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Sejak bergulir pada tahun 2015 lalu hingga tahun 2019, sebanyak 260 triliun dana desa mengalir ke 74.957 desa. Tujuannya mengurangi jumlah warga miskin, mengurangi kesenjangan antara kota dan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

    Dalam kenyataannya, dana desa yang berlimpah tersebut rawan korupsi.Tata kelola dana desa belum sepenuhnya bebas dari korupsi. Tren korupsi kian meningkat dari tahun ke tahun. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sebanyak 141 kepala desa termasuk desa-desa di NTT menjadi tersangka korupsi sampai semester I tahun 2018.

    Kerugian negara akibat perilaku korupsi tersebut mencapai 40,6 miliar. Sejak tahun 2015 hingga semester I 2018 kasus korupsi dana desa meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat 181 kasus korupsi dana desa dengan keseluruhan tersangka sebanyak 184 orang. Tahun 2015 hanya 17 kasus, tahun 2016 menjadi 41 kasus. Di tahun 2017 jumlahnya melonjak lebih dari 2 kali lipat menjadi 96 kasus.

    Sementara semester I tahun 2018 lalu sudah 27 kasus yang semuanya menjadikan anggaran desa sebagai objek korupsi. Dari segi pelaku, kepala desa adalah yang terbanyak menjadi pelaku korupsi. Area yang rawan antara lain saat perencanaan dan pencairan. Penyebab korupsi dana desa adalah karena minimnya kompetensi aparat desa, tidak adanya transparansi dan kurangnya pengawasan pemerintah dan masyarakat serta adanya intervensi atasan dalam pelaksanaan kegiatan fisik yang tak sesuai perencanaan.

    Untuk mengetahui informasi adanya keluhan masyarakat tersebut, tim wartawan Radarinvestigasi bertemu langsung Bapak Adriadi selaku kepala desa Tabah, dan beliau mengatakan bahwa “apa yang kami lakukan sudah sesuai dengan hasil musyawarah desa, mengenai papan informasi darinase ini sementara dalam proses pengerjaan”, ungkapnya pada media baru-baru ini.

    Ditemui ditempat berbeda Andi, S.AN selaku Tim Investigasi LPPMI Kota Palopo sangat menyayangkan atas kinerja Adriadi selaku kepala desa tabah karena terkesan tidak transparan dalam penggunaan Dana Desa, Sebab dalam Undang-Undang No 14 tahun 2008 soal transparansi kebijakan publik sudah diatur jelas, yang namanya anggaran yang sumber dananya dari negara warga masyarakat wajib mengetahui, mulai dari perencanaan, pengunaan, dan pertanggungjawaban”, ungkapnya.

    “Baiknya pekerjaan drainase tersebut sebelum dikerja sudah ada papan informasinya, supaya masyarakat bisa tau berapa biaya anggaran yang digunakan dalam pekerjaan drainase, dalam pekerjaan drainase tersebut menggunakan anggaran apa?, apakah menggunakan anggaran APBD atau APBN, selain itu baiknya juga pekerjaan drainase tersebut jangan sepenuhnya dikerjakan menggunakan Eskavator, Ini agar uang yang digelontorkan bisa terus berputar di desa sehingga dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi”, tandasnya.

    “Berdasarkan hasil investigasi kami dilapangan, kami temui masih ada kepala desa tidak paham tentang implementasi UU KIP No. 14 Tahun 2008 tersebut, ketika ada Masyarakat yang menanyakan penggunaan Dana Desa, kepala desa terkesan marah, dan bahkan terkadang ada kepala desa yang tidak suka ketika ditanyai oleh masyarakatnya seputar Penggunaan baik Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa tersebut”, cetusnya.

    “Melalui kesempatan ini, kami menghimbau kepada para kepala desa selaku pengguna anggaran agar betul-betul transparan dalam penggunaan Anggaran baik ADD maupun Dana Desa, kami tidak segan-segan akan melaporkan kepada aparat penegak hukum jika sudah kami peringatkan tapi masih juga main-main dan ingin mengambil keuntungan (red:korupsi) dalam penggunaan anggaran yang ada di desa tersebut”, tegasnya pada media ini.

    Laporan : MR

    TV REAKSIPRESS

    Reaksi Populer