Lainnya

    Warga Majannang Keluhkan Permintaan Uang 2 Juta Untuk Pengurusan Sertifikat Gratis

    Maros, Sulsel – reaksipress.com – Program nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang seharusnya ditujukan untuk memudahkan warga mengurus sertifikat tanah, justru patut diduga menjadi lahan pungutan liar (pungli) oleh beberapa oknum.

    Seperti yang terjadi di Lingkungan Majannang, Kelurahan Boribellaya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, beberapa warga dimintai biaya hingga jutaan rupiah.

    Hal ini disampaikan M. Yunus Mappagiling, salah satu tokoh masyarakat di lingkungan Majannang, pada Kamis (31/01/2019). Yunus mengaku telah mengantongi data dan bukti terkait dugaan pungli ini.

    “Saya sudah melakukan investigasi dan oknum pelaku membenarkan telah meminta dan menerima uang dari penerima PTSL, mulai Rp. 2 juta hingga Rp. 2,5 juta. Namun oknum tersebut menyebut bahwa pembayaran itu adalah perintah atasannya,” jelasnya.

    Diketahui, Kuota penerima program PTSL di Kecamatan Turikale, kurang lebih berjumlah 500 lembar untuk masing-masing bidang tanah, dan 97 diantaranya ada di Lingkungan Majannang.

    Ketika dilakukan konfirmasi terhadap salah seorang penerima PTSL di Majannang, Hadaruddin (54) di kediamannya (31/01), ia membenarkan dan mengeluhkan adanya permintaan uang jutaan rupiah atas pengurusan sertifikat gratis ini.

    “Saya kira gratis, karena di pemberitaan televisi, pemerintah menyampaikan bahwa program PTSL ini tidak di pungut biaya, sekalipun ada yang di bayar tapi tidak sampai jutaan. Sementara saya dimintai uang Rp. 2 juta,” tutur Hadaruddin kesal.

    “Selain saya, H. Billa (ayah mertua saya) dengan luas sawah 4 are yang juga terdaftar penerima PTSL 2018, bahkan telah menyetor uang jutaan rupiah ke oknum tersebut, tapi sampai sekarang sertifikat-nya belum juga terbit,”tambah Hadaruddin.

    Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No : 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, pada Pasal 14 ayat (2) disebutkan bahwa, dalam hal percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis menggunakan dana yang berasal dari pemerintah.

    Sementara itu, memang ada aturan yang membolehkan biaya dari masyarakat penerima PTSL, tapi tetap harus dipertanggungjawabkan dan harus sesuai ketentuan perundang-undangan. Seperti disebutkan pada Pasal 15 ayat (1) bahwa sumber pembiayaan untuk percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat berasal dari pemerintah dan / atau masyarakat.

    Dilanjutkan pada ayat (3) pembiayaan yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa CSR (Corporate Social Responcibilty) atau dana swadaya masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan pada ayat (4) selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 pembiayaan percepatan pelaksanaan PTSL dimungkinkan berasal dari dana kerjasama dengan pihak lain yang diperoleh dan digunakan serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

    Reporter : Rauf

    TV REAKSIPRESS

    Reaksi Populer