Lainnya

    Terapkan Perwali Nomor 36, Ketua FPBTI Anggap Kebijakan Pj Walikota Keliru

    Sulsel – reaksipress.com – Baru-baru ini, Pj Walikota Prof Rudy Jamaluddin menerbitkan Perwali Nomor 36 Tahun 2020 tentang percepatan pengendalian Corona Virus (Covid-19) di Kota Makassar yang dalam salah satu pasal Perwali tersebut yakni pasal 6 mengatur tentang pembatasan pergerakan lintas daerah dengan mewajibkan masyarakat membawa surat keterangan bebas covid (rapid test) dari tim gugus/puskesmas/rumah sakit.

    Menanggapi hal tersebut, Ketua Forum Pemuda Bhinneka Tunggal Ika (FPBTI), Amul Hikmah Budiman menilai kebijakan tersebut keliru seharusnya Pj Walikota berkaca pada pelaksanaan PSBB kemarin. jika pengawasan atas Perwali ini khususnya pasal 6 dilakukan di perbatasan daerah ini tidak efektif dan hanya akan menimbulkan gelombang macet yang panjang di jalan raya serta ketidakefektifan pemeriksaan.

    “Arus kendaraan keluar masuk Makassar ini ribuan tiap hari, belum lagi banyak jalan-jalan “tikus” untuk masuk Makassar dari Maros, Gowa, maupun Takalar. Apakah personil yang mengawas sudah benar-benar siap dan massif untuk stand by 24 jam? Bukan hanya di perbatasan utama, tapi di batas-batas daerah yang kecil pula. Dan mereka juga tidak sekadar menjaga, tapi insentif dan operasionalnya harus benar-benar diperhatikan,” Ungkap Mahasiswa Pascasarjana Unhas ini.

    Lebih lanjut Amul Budiman menuturkan harusnya Pj Walikota bercermin dengan implementasi PSBB kemarin, hanya beberapa jam pos pengawasan di perbatasan berjalan efektif, selebihnya hanya tenda saja yang berdiri. Apalagi jika sudah jam delapan malam ke atas sampai subuh, tidak ada lagi pengawasan. Sehingga, penerapannya tidak bisa dilakukan secara massif dan masih banyak pula bocor di ruas batas-batas lainnya.

    Tidak hanya itu, di Perwali ini memang surat keterangan covid ini dikecualikan untuk profess-profesi tertentu, namun presentase orang yang bekerja di luar profesi itu masih jauh lebih besar. Sementara Pemprov hanya menyediakan kuota rapid test gratis 500 per hari, dan kabarnya kuota sudah full untuk beberapa hari ke depan.

    Orang yang melintas Makassar diperkirakan ribuan setiap harinya. Syukur-syukur kalau setiap pemerintah daerah memberikan pelayanan serupa dengan apa yang dilakukan oleh Pemprov, jika tidak? Tentu akan membebani kembali masyarakat.

    “Jika alasan Pj Walikota membatasi orang masuk Makassar untuk sesuatu tidak penting, seharusnya surat keterangan Covid ini khusus diberlakukan bagi orang-orang yang ingin masuk Mall, tempat wisata, taman, THM, hotel, restaurant ,café, dll yang memang dianggap bisa menimbulkan kerumunan. Karena tempat-tempat ini yang berpotensi. Personil atau tim yang bertugas melakukan pengawasan juga bisa lebih terukur melaksanakan pengawasan ketimbang di jalan raya, yang akan terganggu oleh tekanan psikis dari pengguna jalan yang banyak. Khususnya kemacetan yang panjang.

    “Belum lagi dikabarkan bahwa khusus ASN dan karyawan swasta membuat surat keterangan yang menyatakan dirinya sebagai profesi tersebut surat keterangannya harus dikeluarkan oleh BKD dan Disnaker. Tentu ini akan menimbulkan kerumunan-kerumunan baru. Syukur-syukur kalau pengurusannya tidak ribet dan tidak berbayar, jika demikian,maka akan menambah beban moral dan kerja masyarakat yang jumlahnya banyak dengan profesi itu.

    “Sebaiknya Pemkot mengkaji ulang Perwali ini, jangan sampai implementasinya di lapangan hanya sekadar menggugurkan kewajiban semata, ada foto-foto beberapa baru dikirimkan ke pimpinan.”Tutupnya.Terapkan Perwali Nomor 36, Ketua FPBTI Anggap Kebijakan Pj Walikota Keliru

    Editor : MR

    TV REAKSIPRESS

    Reaksi Populer

    Duta Maros Tingkat Nasional Butuh Perhatian Pemerintah Daerah

    Maros - reaksipress.com - Jelang perhelatan ajang Pemilihan Duta Kampus Tingkat Nasional tahun 2021 yang akan digelar di Daerah Istimewa Yogyakarta, Mutmainnah, mantan Ketua...

    Jalan Poros Barandasi Kembali Memakan Korban

    Maros - reaksipress.com - Pengerjaan jalan Poros Maros-Pangkep kembali memakan korban, dari pengakuan salah seorang warga, akibat kecelakaan tersebut ialah disebabkan oleh tidak adanya...

    Jelang Pra Muscab, 14 Pimpinan DPAC Solid Dukung Havid Fasha Kembali Pimpin PKB Maros

    Maros - reaksipress.com - Menjelang pelaksanaan Pra Musyawarah Cabang Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Maros, Pimpinan Kecamatan atau Ketua Tandfiz Dewan...

    Bupati Maros Terpilih Hanya Menjabat 3,5 Tahun

    Maros - reaksipress.com - Hal yang harus diterima oleh Kepala Daerah terpilih pada Pilkada 9 Desember 2020 lalu, ialah masa jabatannya dipersingkat dengan kurun...

    ‘AMURE’ Kunjungi DPC PKB Maros

    Maros - reaksipress.com - Anggota DPR-RI Fraksi PKB dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II, H. A. Muawiyah Ramly, M. Si., mengunjungi Kantor DPC PKB...

    DPC PKB Maros Siap Gelar Pra Muscab

    Maros - reaksipress.com - Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Maros, menggelar rapat koordinasi menjelang pelaksanaan kegiatan Pra Muscab. Rapat yang digelar di...