Lainnya

    Sekretaris Demokrat Maros Minta Bupati Copot Kadis Dukcapil

    Maros – reaksipress.com – Kebijakan yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Maros dengan memecat pegawai non PNS (tenaga honorer) di instansinya mendapat kritikan dari Sekretaris Partai Demokrat Maros, M. Ishaq.

    Ditemui pada Jum’at (19/06/2020), Ishaq mengatakan bahwa kepala Dinas Dukcapil telah melakukan pelanggaran malaadministrasi dan melukai hati para pegawai honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun.

    “Kita rasa apa yang disampaikan Kadis Dukcapil sangat disayangkan, karena secara tidak langsung dia menuduh tenaga honorer mempunyai niat yang tidak baik.”katanya.

    Sebelumnya, kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros merumahkan 61 tenaga honorer dengan sebuah surat pernyataan yang ditanda tangani oleh kepala Dinas.

    “Kami berharap kepada Bapak Bupati Maros sebagai penanggungjawab daerah untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, jika memang ada pelanggaran maka kami meminta Bupati Maros untuk mencopot Kadis Dukcapil.”

    Salah satu pegawai honorer yang ikut dirumahkan berinisial IS kepada media menilai pernyataan Kadis Dukcapil Maros melukai perasaan mereka karena keberadaannya dianggap negatif dan tidak diperlukan.

    Ia meminta seluruh rekannya kembali dipanggil masuk bekerja dan tidak diskriminatif.

    “Sudah ada 7 orang dipanggil kembali alasannya mereka punya SK 2020, tapi tiba-tiba ada 3 yang lain dipanggil dan tidak punya SK 2020.” jelasnya kepada media pada Kamis (18/06/2020)

    “Banyak honorer yang sudah mengabdi selama 10 tahun, dan selama bekerja mereka rajin dan tidak banyak menuntut,” ungkapnya

    Sementara Kepala Dinas Disdukcapil Maros, Eldrin Saleh di salah satu media menjelaskan bahwa salah satu alasan merumahkan tenaga honorer adalah adanya pemotongan anggaran dari pusat akibat Pandemi Covid-19.

    “Pada tahun 2019 kemarin, kami masih punya anggaran untuk turun ke lapangan sosialisasi, atau turun perekaman, karena ada covid-19 anggaran dipotong, jadi sudah tidak ada ruang lagi untuk menyisihkan ke teman-teman honorer,” ujarnya, kepada media, Rabu, (17/6/2020).

    Berdasarkan pertimbangan itu, pihaknya terpaksa merumahkan mereka. Ia mengaku langkah yang diambilnya telah mendapat persetujuan dari Bupati Maros.

    “Kami sudah sampaikan ke pak Bupati secara lisan kalau ada masalah seperti ini, dan beliau mengizinkan karena jika dipaksakan kasihan juga. Mereka bekerja tapi tidak digaji,” jelasnya.

    Namun Ia berjanji apabila nanti ada pemberkasan atau pendataan, pihaknya akan memanggil mereka kembali dan memasukkannya dalam daftar honorer di Disdukcapil Maros.

    Editor : MR

    TV REAKSIPRESS

    Reaksi Populer