Maros – reaksipress.com – Pidato Presiden Republik Indonesia pada sidang tahunan Majelis Permusyarawatan Rakyat (MPR) Republik Indonesia pada 16 Agustus 2021 menuai polemik
Beberapa kalangaan menilai pidato kenegaraan oleh Presiden Jokowi tidak memaparkan isu utama yang sedang terjadi di Indonesia.
Dalam pidatonya, Mantan Walikota Solo itu tidak menyinggung soal korupsi, HAM, dan krisis Iklim.
Menyikapi hal itu SAPMA PP Komisariat Cokroaminoto, menggelar dialog untuk mengkaji pidato kenegaraan presiden
Haikal Rizal Anwar akhirnya melakukan konsolidasi evaluasi melalui dialog. Dialog itu bermaksud untuk mengkaji pidato kenegaraan Jokowi.
“Kami mencoba berdialog melakukan evaluasi kepada Jokowi, ” Kata Haikal Rizal Anwar selaku Ketua SAPMA PP Komisariat Universitas Cokroaminoto.
Dalam sesi dialog beberapa narasumber menilai pidato kenegaraan Jokowi cacat karena tidak menyinggung sedikitpun isu strategis yang sedang dialami bangsa Indonesia.
Salah satu narasumber, Muhammad Nur Adnan mengatakan, seharusnya presiden selaku kepala negara harus memaparkan isu Korupsi, HAM, dan krisis iklim yang terjadi di Indonesia.
“Pelemahan KPK adalah bukti bahwa pemerintah tidak serius mengurus korupsi, ” Kata Adnan
Sementara Ketua SAPMA PP Maros bidang Penelitian dan Pengembangan, Ahmad Miftahul Karamah mengatakan bahwa pemerintah hingga saat ini belum menuntaskan kasus pelanggaran HAM baik yang lama dan kasus baru seperti kekerasan aparat dibeberapa daerah pada saat unjuk rasa menentang RUU Omnibuslaw dan pelemahan KPK.
“Selain itu juga dampak krisis iklim, termasuk penggunaan gas emisi seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah.” ujar Mifta
Menurut Miftah sebaiknya negara sudah harus berpikir menyelesaikan krisis iklim dan cara mengatasinya.
