Lainnya

    Ribuan Honorer di Maros Tidak Aktif, BKPSDM : Penyebabnya Macam-Macam

    - Advertisement -
    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Maros – reaksipress.com – Jelang penghapusan tenaga honorer pada 2023 mendatang, Pemkab Maros melakukan pendataan.

    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Maros, Andi Sri Wahyuni AB mengatakan, selama masa pendataan non ASN jumlah data honorer kategori II yang aktif berkerja, berkurang.

    Pasalnya dari total honorer K2 sekitar 2000-an, banyak diantaranya yang sudah tidak aktif lagi.

    “Saat ini yang aktif sekitar 300-an, tapi kami masih terus melakukan pendataan, kita juga masih terus berkoordinasi dengan Kemenpan-RB dan BKN terkait kondisi riil yang saat ini di Maros,” ujarnya, (14/9/2022).

    Namun ia mengatakan, tidak menutup kemungkinan dari 300-an honorer tersebut masih akan terus bertambah.

    “Tapi sepertinya masih ada yang aktif tapi tidak mendapatkan honor, itu yang belum pasti datanya,” jelasnya.

    Ia menjelaskan honorer yang tidak aktif karena memang ada yang telah berhenti.

    “Macam-macam penyebannya, ada yang telah berhenti, ada yang pindah daerah, ada yang sudah berprofesi di tempat lain, bahkan ada yang sudah meninggal,” jelasnya.

    Pemetaan ini dilakukan mulai 1 September hingga 30 September mendatang. Kemudian pada 1 Oktober data akan diumumkan. Honorer yang masuk pendataan adalah kategori II yang masih aktif hingga saat ini.

    “Tenaga non ASN yang masa kerjanya pada Desember 2021 genap setahun,” katanya.

    Ada beberapa kelompok pegawai non ASN yang tidak akan dicatat dalam pendataan non ASN. Seperti satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan lainnya.

    “Ada petugas kebersihan, pengemudi, satpam pengamanan dan jabatan lain yang dibayarkan oleh outsourcing. Namun jika honorer tersebut pembiayaan honornya bukan lewat outsourcing akan tetap kami data,” jelasnya.

    Pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun juga termasuk kelompok yang tidak dicatat dalam pendataan non ASN. Kemudian kelompok yang tercatat dalam pendataan non ASN harus memenuhi beberapa persyaratan.

    “Honornya langsung menggunakan APBN dan APBD, telah bekerja paling singkat satu tahun pada 31 Desember 2021 dan berusia paling rendah 20 tahun paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021,” jelasnya.

    - Advertisement -

    TINGGALKAN KOMENTAR

    Silakan masukkan komentar anda!
    Silakan masukkan nama Anda di sini

    Pasar Rakyat Maros Baru Akan Difungsikan Jadi Pasar Hobi

    Maros - Pasar Rakyat di Kecamatan Maros Baru bakal kembali difungsikan. Pemkab Maros ingin...

    Usai Dikukuhkan, Srikandi DPC GBNN Gowa Siap gerakkan Perempuan Untuk Berkarya

    Gowa – reaksipress.com - Usai dikukuhkan, Organisasi Srikandi DPC GBNN (Gerakan Bela Negara Nasional)...

    Gegara Bjorka, Pemuda Madium Jadi Tersangka

    Nasional - reaksipress.com - Kabar terbaru terkait Polisi yang menetapkan Muhammad Agung Hidayatullah (21)...

    Megawati : Nomor Urut Partai Tidak Usah Diganti

    Nasional - reaksipress.com - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengusulkan penomoran partai...

    LPG 3 Kg Bakal Diganti Kompor Listrik

    Nasional - reaksipress.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan...

    Komisi I DPRD Maros Soal Pendataan Honorer : Jangan Ada Pihak Yang Dirugikan

    Maros - reaksipress.com - Ketua Komisi I DPRD Maros, Abidin Said, mengingatkan pemerintah daerah...

    Reaksi Populer