Rapat Paripurna DPRD Parepare diwarnai Interupsi

Pare-pare.sulsel – reaksipress.com – Rapat Paripurna DPRD Kota Parepare dalam rangka Pengucapan Sumpah dan Pelantikan Wakil pimpinan DPRD Kota Parepare diwarnai hujan interupsi.

Rapat Paripurna ke-3 pasca pelantikan Anggota DPRD periode 2019-2024 ini, sempat terhenti dikarenakan beberapa interupsi dari anggota dewan, hingga akhirnya memicu perdebatan antar legislator, Senin (21/10/2019).

Bermula saat Anggota DPRD Yasser latif mengajukan interupsi yang mempersoalkan rapat yang sempat molor.

“Interupsi Pimpinan Rapat, kami mohon penjelasan Ketua DPR alasan rapat ini molor. Karena kasihan undangan yang dari tadi sudah hadir, namun kita selaku anggota DPRD masih banyak yang belum hadir, dan bahkan harus molor setengah jam untuk menunggu kuorum rapat paripurna,” ujar Yasser.

Sementara Anggota DPR lainnya, Kamaluddin Kadir yang merupakan legislator partai Gerindra juga menyampaikan alasan yang sama.

“Saya setuju dengan pernyataan Pak Yasser Latif bahwa apa yang dibawa ke DPRD ini merupakan misi masyarakat. Karena ini bukan tempatnya kita main-main, ini menjadi amanah bagi kita sebagai wakil rakyat,”tegas Kamaluddin Kadir.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Parepare, Rahmat Syamsu Alam menjelaskan, persoalan keterlambatan anggota DPRD itu menjadi tugas Badan Kehormatan DPRD, untuk memberikan sanksi.

“Apabila Anggota DPRD tidak hadir atau terlambat hadir, maka ini menjadi tugas BK untuk memberikan sanksi, karena ada yang cepat dan ada yang terlambat. Ini menyangkut pribadi masing-masing, bukan secara keseluruhan. Karena sistem rapat ini adalah sistem quorum, maka yang terlambat itulah yang harus diberi sanksi melalui Badan Kehormatan DPRD,”ucap Rahmat.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kaharuddin Kadir, mantan Ketua DPRD ini menyatakan, rapat paripurna ini merupakan rapat istimewa dan semua harus saling menghargai.

“Di dalam pertimbangan pimpinan rapat paripurna, terkadang memang pada undangan jam 9, namun kita baru mulai jam 10, karena kita memberikan waktu untuk mempersiapkan acara tersebut. Jadi saya nilai itu bukan persoalan,kita berikan kepada pimpinan untuk melanjutkan,”ujar Kaharuddin.

Sementara Rudi Najamuddin, Anggota DPRD dari Partai PPP, mengaku tidak setuju dengan pernyataan Rahmat Sjamsu Alam. Menurutnya persoalan disiplin waktu tidak hanya ditujukan untuk internal DPRD saja, namun kepada pihak eksekutif.

“Mestinya pihak eksekutif juga dapat disiplin waktu, agar kami yang datang lebih awal sesuai jadwal, tidak dibuat menunggu. Jika masih seperti itu, maka lebih baik rapat kita tunda saja,” imbuhnya.

Andi Muh. Fudail, Anggota DPRD dari PKB di akhir rapat menjelaskan, semestinya dalam rapat paripurna istimewa tidak diperkenankan ada interupsi.

“Sebenarnya tidak diperkenankan dalam rapat paripurna istimewa ada interupsi, nanti selesai baru boleh. Dan sebenarnya interupsi itu dibenarkan bila ada hubungannya dengan agenda rapat,” beber Andi Fudail.

Menanggapi persoalan molornya rapat paripurna, Walikota Parepare HM Taufan Pawe menjelaskan, pihak eksekutif tidak ingin terlalu jauh memberikan tanggapan, namun setiap ada undangan rapat di DPR, protokoler pihak Legislatif dan Eksekutif melakukan koordinasi untuk menginformasikan kesiapan acara tersebut.

“Saya tidak melihat dari sudut mana kemoloran kegiatan tersebut, karena kami diatur oleh protokoler antara eksekutif dan legislatif selalu melakukan koordinasi mengenai kesiapan acara tersebut. Setiap hari Senin juga, kami pemerintah melakukan coffee morning yang paling cepat selesai jam 11, namun kami percepat hanya untuk menghadiri kegiatan ini,” jelas Taufan kepada sejumlah awak media.

Tapi apapun itu tambah Taufan, pihaknya mengapresiasi agar hal tersebut menjadi penyemangat untuk menuju ke paradigma yang lebih baik.

“Kita sama-sama berkomitmen untuk on time, kami pihak eksekutif lebih siap untuk itu, karena kami juga memiliki sistem. Kalau tidak ada Walikota, ada Wakil Walikota atau Sekretaris Daerah untuk menghadiri acara,”tandas Walikota dua periode ini.

Laporan : MN