Lainnya

    Pekerja Swasta Bergaji 5 Juta Dapat BLT, Ini Syaratnya

    Nasional – reaksipress.com – Program stimulus untuk karyawan swasta sedang difinalisasi dan ditargetkan bisa dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada September 2020.

    Bantuan dari pemerintah akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing karyawan.

    “(Ditransfer) ke rekening masing-masing pekerja sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan,” kata Menteri BUMN, Erick Thohir dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8/2020).

    Diketahui, bantuan yang diberikan sebesar Rp 600.000 per bulan selama empat bulan, akan langsung diberikan per dua bulan. Sehingga setiap karyawan akan menerima transfer Rp 1,2 juta sebanyak dua kali

    Menteri BUMN menyebutkan tujuan pemerintah menggelontorkan bantuan adalah untuk mendorong konsumsi masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
    Hal ini penting untuk menggerakkan perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi, sebagaimana dilansir Kompas.com.

    Untuk mendapatkan bantuan tersebut, ada beberapa cara dab persyaratan yang harus dipenuhi oleh pegawai swasta.

    – Setiap karyawan yang terdampak covid-19 akan akan mendapat bantuan Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan, mulai bulan September 2020.
    – Karyawan swasta yang menerima bantuan ini harus terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan
    – Berpenghasilan di bawah Rp 5 juta.
    – Bukan pekerja PNS dan BUMN
    – Penerima bantuan karyawan
    terdampak Covid-19
    – Fokus bantuan pemerintah ini adalah 13,8 juta pekerja non PNS dan BUMN.

    Pro kontra bantuan untuk karyawan swasta:

    Beberapa tokoh menilai kebijakan ini bersifat diskriminatif. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal misalnya mendukung pemerintah memberi bantuan kepada karyawan dengan gaji minim, Namun, ia meminta pemberian bantuan tidak hanya diberikan kepada karyawan yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

    “Pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta dan tidak terdaftar di BPJS Naker pun harus mendapat subsidi upah juga. Pakai saja data TNP2K Sekretariat Wapres atau data BPJS Kesehatan,” kata Said Iqbal, dikutip dari Kompas.com.

    Said Iqbal mengatakan, semua buruh adalah rakyat Indonesia yang membayar pajak dan mempunyai hak yang sama sebagaimana diatur dalam konstitusi.

    Prinsipnya seluruh karyawan bergaji di bawah Rp 5 juta harus mendapatkan bantuan dari pemerintah tanpa melihat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

    “Jadi negara tidak boleh melakukan diskriminasi,” kata Said Iqbal.

    Menurut Said, karyawan yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan bukanlah salah karyawan tersebut.

    “Yang salah adalah pengusaha yang nakal, bukan buruhnya. Karena menurut Undang-Undang BPJS, yang wajib mendaftarkan buruh sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah pengusaha,” ucapnya.

    Hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, Tauhid Ahmad.

    Taufiq menilai tidak adil jika pemerintah hanya memberi bantuan pada 13,8 juta pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Padahal secara keseluruhan, jumlah buruh dan pegawai di Indonesia mencapai 52,2 juta orang.

    “Ada ketidakadilan kalau itu diterapkan dan kenapa hanya peserta BPJS yang dijadikan dasar, semua merasa berhak kalau konteksnya pekerja,” ujarnya.

    Taufiq juga menilai, pemberian insentif kepada karyawan swasta tersebut berisiko kian meningkatkan kesenjangan masyarakat.
    Dia menilai Pemerintah tidak memperhitungkan besaran pengeluaran antar masyarakat dengan gaji di bawah Rp 5 juta tersebut.

    “Untuk penghasilan upah buruh saja Rp 2,9 juta per bulan. Jadi yang Rp 5 juta itu bukan buruh, dan dia juga dapat (bantuan). Ini timbulkan kesenjangan antara Rp 2,9 juta sampai yang Rp 5 juta,” ujar dia.

    Taufiq menambahkan, masyarakat dengan gaji mendekati Rp 5 juta tidak masuk dalam kategori penduduk miskin. Penduduk yang masuk dalam kategori miskin adalah mereka yang memiliki pengeluaran di bawah Rp 2,3 juta per bulan.

    BLT kepada karyawan tersebut tidak akan tepat sasaran dan tidak akan efektif dalam mendongkrak kinerja perekonomian.

    Editor : MR

    TV REAKSIPRESS

    Reaksi Populer