Lainnya

    Pajak; Ruang Malak Tanpa Batas?

    Artikel – Indonesia merupakan jantung dunia yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah ruah. Namun begitu ironi, masyarakat terus dipalaki dengan pajak. Semua berjalan dengan sistematis mulai dari hal kecil yang strategis tidak akan diloloskan dari pemalakan pajak. Dilansir www.cnbcindonesia.com (19/02/2020),

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan keke DPR penetapan cukai minuman berpemanis. Sri Mulyani mengatakan tujuannya adalah untuk mencegah penyakit diabetes yang mematikan. Usulan Menkeu tersebut ditanggapi oleh KEtua Umum Gabungan Industri Makanan dan Minuman Indonesia, Andi Lukman yang menegaskan bila cukai benar-benar berlaku bagi minumn berpemanis maka akan kena dampaknya adalah konsumen yakni akan menaikkan harga jual dan akhirnya akan menurunkan daya beli masyarakat.

    Di negeri ini pajak adalah sumber utama pemasukan keuangan negara. Kembali lagi rakyat hanya mampu menelan ludah menjadi penonton dan akan merasakan semakin menjeritnya kehidupan atas kebijakan yang di buat pemerintah. Mengeluh atau menjerit tidak akan memberikan solusi apa-apa kepada rakyat dan tidak akan merubah kebijaan-kebijakan tersebut. Kenapa? Karena kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bukan atas dasar mensejahterakan rakyat tetapi kebijakan tersebut dibangun atas dasar sistem kapitalistik sebagaiajang mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya untuk dinikmati secara personal atau kolektif tertentu saja.

    Negeri kaya ini sudah gagal dalam mengolah SDA, dengan membukakan pintu selebar-lebarnya kepada pemilik modal untuk mengolah dengan sebaik-baiknya dan menikmati hasilnya secara pribadi tanpa merasa bersalah terhadap seluruh rakyat. Para penguasa terus memanjakan dengan fasilitas yang menggiurkan, sedangkan rakyat tinggal di negeri sendiri sebagai buruh numpang bekerja dengan fasilitas minimum dan pendapatan yang seberapa.

    Adanya wacana menkeu Sri Mulyani untuk membebankan cukai untuk minuman berpemanis sperti the kemasan, kopi konsentrat minuman berkarbonasi, juga kantong plastic sudah pasti akan semakin menambah beban hidup rakyat. Karena dibebankannya cukai tas suatu produk akan membuat harga jual pun semakin mahal. Namu, dikala pemerinta mewajibkan rakyat membayar pajak dalam segala aspek, disaat yang sama pemerintah justru memberikan kemudahan kepada penguasa dan korporasi asing untuk menjalankan usahanya dengan alasan untuk memperbaiki perekonomian bangsa.

    Rakyat terus menjerit dan merasakan kemiskinan meskipun tinggal di negeri yang memiliki kekayaan Alam yang banyak. Para penguasa terus memberikan jalan besar kepada investor dan menguasai bumi Indonesia. Aturan dan kebijakan yang disusu dalam Undang-undang semakin melanggengkan dan melindungi para investor untuk semakin mengeruk kekayaan Indonesia, melancarkan penjualan asset-aset Negara, bahkan menjual hasil bumi dan tambang milik rakyat kepada swsta. Aturan dan kebijakan Undang-undang yang semakin menyulitkan bahkan memiskinkan kehidupan rakyat. Sungguh jelas terlihat arah dari setiap kebijakan dari penguasa, rakyat hanya dijadikan ajang meraih keuntungan sebesar-besarnya. Kepemimpinan yang berjalan atas dasar sistem kapitalistik hanya akan mengkayakan yang kaya dan akan semakin memiskinkan yang miskin. Menjamin hidup bagi para penguasa dan pemilik modal dan semakin memberikan kesengsaraan terhadap rakyat biasa.

    Para penguasa tidak pernah menyadari tugas mereka yang sebenarnya, mereka malah melakukan bnyak pengkhinatan terhadap rakyat. Menjadi pemimpin wajib amanah, haram melakukan pengkhinatan. Sebagaimana sabda Rasulullah : “ tidak seorang hamba pun yang diserahi oleh Allah untuk mengurusi rakyat, lalu tidak menjalankan urusannya itu dengan penuh loyalitas, kecuali dia tidak akan mencium bau surge ( HR al-Bukhari).
    Allah saw telah menjelaskan dengan jelas bahwa pemimpin memiliki fungsi sebagai raa’in ( penggembala/pemimpin) yang bertugas menjaga dengan amanah. Ia juga sebagai junnah (pelindung). Yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang berusaha keras memakmurkan rakyat dalam 2,5 tahun pemerintahannya sampai-sampai tidak didapati seorangpun yang berhaak menerima zakat. Begitupun dengan Khalifah Umar bin al-Khattab sendiri terkenal sebagai penguasa yang tegas dan dan sangat disiplin. Beliau tidak segan-segan merampas harta para pejabatnya yang diperoleh dari jalan yang tidak benar. Keadilan dalam memutuskan perkara, apapun bentuknya dan siapapun yang terlibat, akan terwujud saat Syariah islam diterapkan. Sebab syariah islam dijadikan dasar untuk memutuska perkara berasal dari Zat Yang Maha Adil.

    (oleh: Evi Desi Said, S.Pd/ Pemerhati Sosial)

    TV REAKSIPRESS

    Reaksi Populer

    Nakes di Pulau Terluar Sulawesi Selatan Telah di Vaksin

    Pangkep - reaksipress.com - Sejumlah tenaga kesehatan dan unsur kantor desa di pulau-pulau terpencil di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kembali mendapatkan dosis Vaksin jenis...

    Bupati Maros Terpilih Hanya Menjabat 3,5 Tahun

    Maros - reaksipress.com - Hal yang harus diterima oleh Kepala Daerah terpilih pada Pilkada 9 Desember 2020 lalu, ialah masa jabatannya dipersingkat dengan kurun...

    DP Nikmati Akhir Pekan di Bantimurung Bareng Nasdem

    Maros, reaksipress.com - Setiap orang punya berbagai macam cara dan tempat untuk menikmati libur akhir pekan. Ada yang mengunjungi mall, pantai dan juga alam...

    Gegara Pandemi, TWA Bantimurung Rugi 6 Miliar

    Maros - reaksipress.com - Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor andalan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros. Meski demikian, selama Pandemi Covid-19, PAD...

    Gandeng UMKM, Layanan Polres Maros Akan Diantar ke Rumah

    Maros - reaksipress.com - Polres Maros dan UMKM jasa layanan kurir OM Maros menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) di aula Mapolres Maros, Rabu (03/03/2021). Acara tersebut...

    Tingkatkan Mutu Pelayanan, Polres Maros Resmikan Gedung Baru

    Maros - reaksipress.com - Berbagai upaya terus dilakukan Polres Maros untuk meningkatkan Kualitas layanan kepada masyarakat, salah satunya dengan membangun fasilitas penunjang pelayanan publik....