Lainnya

    Ketua DPP APAK RI Tanggapi Pembatalan Pembacaan Tuntutan Terdakwa Korupsi Dana PAUD Bone

    Makassar – reaksipress.com – Pembacaan Tuntutan pada tiga terdakwa Kasus Korupsi Dana Bantuan Operasional (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Dinas Pendidikan Kabupaten Bone batal digelar, Kamis (11/6/2020).

    Jaksa Penuntut Umum (JPU) perkara ini, yang juga merupakan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Bone, Andi Kurniawati berdalih penundaan pembacaan tuntutan tersebut dikarenakan dua terdakwa sakit, sehingga pembacaan tuntutan terpaksa harus ditunda.

    Andi Kurniawatu lebih lanjut mengatakan sidang memang sempat digelar, namun hakim menunda setelah pengacara terdakwa mengajukan bukti keterangan sakit dari dua terdakwa, masing-masing adalah Mantan Kepala Bidang Paud Disdik Bone, Sulastri serta seorang staf Bidang Paud bernama Iksan.

    “Pengacaranya memang membawa bukti keterangan sakit, makanya pembacaan tuntutan tidak mungkin dilakukan karena terdakwa tidak hadir,” jelasnya.

    Meski demikian Kasipidsus Kejari Bone tersebut mengatakan tuntutan akan tetap digelar pekan depan. Hakim kata Dia hanya menunda sidang selama satu pekan, sehingga jika kondisi terdakwa belum pulih, terdakwa dapat diwakili oleh para pengacara masing-masing.

    Secara Terpisah Ketua DPP Aliansi Peduli Anti Korupsi Republik Indonesia (APAK RI), Mastan, SH., saat dihubungi via Handphone berpendapat, bahwa penundaan tersebut memang boleh dilakukan kalau salah satu para pihak dalam hal ini Terdakwa sakit dan itu juga merupakan kewenangan Majelis Hakim tapi yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai itu hanya dilakukan untuk memperlambat waktu tuntutan saja.

    “Seperti yang dikatakan JPU bahwa minggu depan tetap dibacakan walaupun Saksi tersebut masih sakit, maka dari itu kami berharap agar supaya tuntutan minggu depan semaksimal mungkin karena kasus korupsi tidak bisa disamakan dengan kasus tindak pidana biasa (Umum) karena kejahatan korupsi telah dikategorikan sebagai extraordinary crime, apalagi kalau Saksi-saksi yang dihadirkan sudah mengarah bahwa Terdakwa memang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.” papar Mastan

    Menurut Mastan, apabila fakta persidangan telah membuktikan dengan jelas bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi maka harus dituntut seberat-beratnya supaya ada efek jera bagi pelaku kejahatan luar biasa.

    Editor : MR

    TV REAKSIPRESS

    Reaksi Populer

    Nakes di Pulau Terluar Sulawesi Selatan Telah di Vaksin

    Pangkep - reaksipress.com - Sejumlah tenaga kesehatan dan unsur kantor desa di pulau-pulau terpencil di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan kembali mendapatkan dosis Vaksin jenis...

    Polres Maros Gelar Vaksin Covid-19 Tahap 2

    Maros - reaksipress.com - Sebanyak 50 personil Polres Maros mengikuti pencanangan vaksin Covid-19 tahap II yang digelar Polres Maros. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula...

    Pra Muscab DPC PKB Maros Rekomendasikan Gus Ami Jadi Presiden RI

    Maros - reaksipress.com - Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kabupaten Maros, sukses menggelar pra Musyawarah Cabang (Pra Muacab), Ahad (28/02/2021) Kegiatan yang...

    Gandeng UMKM, Layanan Polres Maros Akan Diantar ke Rumah

    Maros - reaksipress.com - Polres Maros dan UMKM jasa layanan kurir OM Maros menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) di aula Mapolres Maros, Rabu (03/03/2021). Acara tersebut...

    Polsek Turikale Ungkap Kasus Pencurian Sepeda

    Maros - reaksipress.com - Kepolisian Sektor Turikale Polres Maros berhasil mengungkap kasus tindak kejahatan pencurian sepeda, Selasa ((02/03/2021). Pengungkapan kasus berawal dari laporan polisi LP/15/II/2021/PSS/Res.Maros/Sek....

    Gegara Pandemi, TWA Bantimurung Rugi 6 Miliar

    Maros - reaksipress.com - Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor andalan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros. Meski demikian, selama Pandemi Covid-19, PAD...