Lainnya

    Kemendagri, Tetapkan Aturan Baru Dalam Berpakaian Bagi ASN

    - Advertisement -
    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Jakarta.Nasional – reaksipress.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mewajibkan pegawainya yang mengenakan jilbab untuk dimasukkan ke dalam kerah baju. Warna Jilbab yang digunakan juga harus sesuai dengan warna pakaian dinas cokelat.

    Peraturan tersebut tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo Nomor 325/10770/SJ Tahun 2018 tentang Penggunaan Pakaian Dinas dan Kerapihan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Instruksi diterbitkan pada 4 Desember 2018 dan telah dikonfirmasi oleh Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bachtiar.

    Dalam instruksinya, Tjahjo mewajibkan PNS perempuan agar menata rambut dengan rapi dan tidak dicat warna-warni. PNS perempuan yang mengenakan jilbab juga diatur perihal penggunaannya.

    “Bagi yang menggunakan jilbab, agar jilbab dimasukkan ke dalam kerah pakaian dan sesuai warna pakaian dinas dan warna jilbab tidak bermotif/polos,” mengutip isi poin ke satu Instruksi Mendagri No.325/10770/SJ Tahun 2018.

    Bagi PNS pria, rambut tidak boleh gondrong, dan tidak diperkenankan dicat warna-warni. PNS pria juga harus menjaga kerapian kumis, jambang, dan jenggot.

    “Penggunaan celana panjang sampai dengan mata kaki,” mengutip isi poin kesatu Instruksi Mendagri No.325/10770/SJ Tahun 2018.

    Instruksi tersebut diterbitkan dengan memerhatikan ketentuan Pasal 12 Permendagri Nomor 6 tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

    Tjahjo juga menginstruksikan Inspektur Jenderal Kemendagri dan Penyidik PNS Kemendagri untuk melakukan pengawasan. Sosialisasi masif juga harus dilaksanakan terhadap seluruh PNS dan pegawai tidak tetap.

    “Memberikan sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Kerjanya yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu (soal kerapihan PNS pria dan wanita),” mengutip poin keempat.

    Tjahjo juga memerintahkan Inspektur Jenderal untuk melaporkan hasil pengawasan kepada dirinya dan Sekretaris Jenderal Kemendagri paling lama tanggal 5 setiap bulannya.

    - Advertisement -

    Apakah Wartawan Yang melakukan Pemberitaan Keliru Dapat Dipidana?

    Opini - reaksipress.com - Wartawan dalam setiap tugas liputan dituntut untuk bisa membuat berita...

    Peringatan 1 Abad NU di Maros Bertabur Tokoh

    Maros - Ratusan warga Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Maros turut memperingati 1 abad...

    Suriyanto dan DPD PWRI Kalteng Persiapkan Insan Pers Hadapi Pemilu Serentak 2024

    Palangka Raya - Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPD PWRI) Kalteng menggelar...

    Sufirman : Mahasiswa Harus Menjadi Virus Kebaikan Pemilu 2024

    Maros - reaksipress.com - Ketua Bawaslu Kabupaten Maros Sufirman memberikan materi Pembekalan pada Mahasiswa...

    Polda Jatim Tangkap Tersangka Curas di Rumdin Walikota Blitar

    Nasional - reaksipress.com - MSA ditangkap unit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda...

    Bapelitbangda Klaim Warga Miskin dan Pengangguran di Maros Berkurang

    Maros - Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) mengklaim warga miskin Kabupaten...

    Reaksi Populer