Lainnya

    Kemendagri, Tetapkan Aturan Baru Dalam Berpakaian Bagi ASN

    Jakarta.Nasional – reaksipress.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mewajibkan pegawainya yang mengenakan jilbab untuk dimasukkan ke dalam kerah baju. Warna Jilbab yang digunakan juga harus sesuai dengan warna pakaian dinas cokelat.

    Peraturan tersebut tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo Nomor 325/10770/SJ Tahun 2018 tentang Penggunaan Pakaian Dinas dan Kerapihan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Instruksi diterbitkan pada 4 Desember 2018 dan telah dikonfirmasi oleh Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bachtiar.

    Dalam instruksinya, Tjahjo mewajibkan PNS perempuan agar menata rambut dengan rapi dan tidak dicat warna-warni. PNS perempuan yang mengenakan jilbab juga diatur perihal penggunaannya.

    “Bagi yang menggunakan jilbab, agar jilbab dimasukkan ke dalam kerah pakaian dan sesuai warna pakaian dinas dan warna jilbab tidak bermotif/polos,” mengutip isi poin ke satu Instruksi Mendagri No.325/10770/SJ Tahun 2018.

    Bagi PNS pria, rambut tidak boleh gondrong, dan tidak diperkenankan dicat warna-warni. PNS pria juga harus menjaga kerapian kumis, jambang, dan jenggot.

    “Penggunaan celana panjang sampai dengan mata kaki,” mengutip isi poin kesatu Instruksi Mendagri No.325/10770/SJ Tahun 2018.

    Instruksi tersebut diterbitkan dengan memerhatikan ketentuan Pasal 12 Permendagri Nomor 6 tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

    Tjahjo juga menginstruksikan Inspektur Jenderal Kemendagri dan Penyidik PNS Kemendagri untuk melakukan pengawasan. Sosialisasi masif juga harus dilaksanakan terhadap seluruh PNS dan pegawai tidak tetap.

    “Memberikan sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Kerjanya yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu (soal kerapihan PNS pria dan wanita),” mengutip poin keempat.

    Tjahjo juga memerintahkan Inspektur Jenderal untuk melaporkan hasil pengawasan kepada dirinya dan Sekretaris Jenderal Kemendagri paling lama tanggal 5 setiap bulannya.

    TV REAKSIPRESS

    Reaksi Populer

    Berpura-pura Belanja, Perempuan Paruh Baya ‘Gondol’ Uang 30 Juta

    Makassar - reaksipress.com - Perempuan berinisial HT (52) warga jalan Balana, Kelurahan Barana Kecamatan Makassar, Sulawesi Selatan harus berurusan dengan pihak kepolisian setelah terciduk...

    SPIDI Sukses Gelar AQSHA Kompetisi

    Maros - reaksipress.com - SPIDI resmi menggelar AQSHA Competition Volume 5. Kegiatan tersebut berlangsung secara virtual hingga 28 Februari mendatang. Disiarkan secara live streaming di...

    Bersama Hidayatullah Langkat, BMH Gelar Syukuran Penggunaan Perdana Masjid Al-Fatah

    Nasional - reaksipress.com - Pondok Pesantren Hidayatullah bersama BMH menggelar kegiatan silaturrahim tokoh dan syukuran pemanfaatan perdana Masjid Al-Fatah, Ahad (21/2) di Desa Pekan...

    Bupati Maros Terpilih Hanya Menjabat 3,5 Tahun

    Maros - reaksipress.com - Hal yang harus diterima oleh Kepala Daerah terpilih pada Pilkada 9 Desember 2020 lalu, ialah masa jabatannya dipersingkat dengan kurun...

    DPC PKB Maros Siap Gelar Pra Muscab

    Maros - reaksipress.com - Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Maros, menggelar rapat koordinasi menjelang pelaksanaan kegiatan Pra Muscab. Rapat yang digelar di...

    DP Nikmati Akhir Pekan di Bantimurung Bareng Nasdem

    Maros, reaksipress.com - Setiap orang punya berbagai macam cara dan tempat untuk menikmati libur akhir pekan. Ada yang mengunjungi mall, pantai dan juga alam...