Lainnya

    Ibu Penyalahguna Narkotika Dituntut 5 Tahun 6 Bulan; Jaksa Tutup Mata pada Eksploitasi Kerentanan Perempuan dalam Peredaran Narkotika

    spot_img
    - Advertisement -
    - Advertisement -

    Hardianti (29) seorang ibu tunggal di Makassar jadi korban penyalahguna narkotika melalui seorang bernama HN (saat ini DPO). Atas peran HN pula Hardianti pada Desember 2020 pertama kali memberikan 3 sachet sabu pada seorang terdakwa lainnya untuk 200 ribu rupiah, yang menghadapkannya pada tuntutan 5 tahun 6 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum pada 14 Juni 2021.

    Hardianti memiliki 3 (tiga) orang anak, anak petama berusia 12 Tahun, anak kedua berusia 6 Tahun, dan anak ke tiga berusia 2 tahun. Terjerumusnya pada peredaran gelap narkotika tidak terlepas dari kondisi sosialnya sehingga rentan dimanfaatkan. Pun dalam fakta persidangan terungkap Hardianti menggunakan narkotika karena beban pekerjaan sebagai pedagang kaki lima di malam hari sekaligus tanggung jawab mengurus rumah dan anak-anaknya. Bahwa akibat dari Penyalahgunaan Narkotika tersebut Hardianti kini dihadapkan pada persidangan pada Pengadilan Negeri Makassar, Majelis Hakim akan memutus pekara a quo pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021.

    Tuntutan yang tinggi tidak terlepas dari abainya Jaksa Penuntut Umum pada fakta bahwa Hardianti adalah korban penyalahguna narkotika dimana berdasarkan hasil uji laboratorium forensik Polda Sulsel Nomor Lab: 4992/NNF/XII/2021 Tanggal 11 Desember 2020, tes urin Hardianti positif mengandung metamfetamina. Atas alat bukti tersebut maka semestinya Hardianti didakwa sebagai penyalahguna dan berhak memperoleh rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana ketentuan Pasal 127 UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebaliknya Jaksa Penuntut Umum justru meniadakan dakwaan sebagai Penyalahguna dan mendakwa dengan Pasal 114 Ayat (1) atau 112 Ayat (1) dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 Tahun dan 4 Tahun.

    Jaksa Penuntut Umum juga tutup mata pada fakta maraknya eksploitasi kerentanan perempuan dalam peredaran narkotika seperti yang dialami Hardianti. Berbanding terbalik dengan komitmen Kejaksaan RI dalam Perja No. 15 Tahun 2020 yang mengedepankan sisi humanis dan pemulihan keadaan daripada pendekatan pembalasan.

    Pun dalam Pedoman Jaksa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana. Untuk perkara tindak pidana dimana perempuan dan/atau anak sebagai pelaku Penuntut Umum mempertimbangkan keadaan khusus yang melatarbelakangi tindak pidana yang dilakukan pelaku perempuan dan/atau anak dengan memperhatikan, diantaranya, riwayat kekerasan yang pernah dialami; kondisi psikologis; posisi dalam kelompok rentan; kondisi stereotip gender dan relasi kuasa; dan/atau kondisi lain yang melatarbelakangi. Demikian berdasarkan alat bukti terhadap keadaan khusus dimaksud Penuntut Umum dapat menggunakannya sebagai pertimbangan sebagai alasan pembenar, meniadakan kesalahan, ataupun keadaan yang meringankan.

    Tuntutan 5 tahun 6 bulan oleh Jaksa Penuntut Umum sangat tinggi dan juga tidak mempertimbangkan kehidupan ketiga anak Hardianti. Jauh dari semangat UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana Pasal 1 Ayat (2) menyatakan “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
    Dibawah ancaman pidana penjara selama itu terhadap Hardianti memberikan potensi terhadap ketiga anak Hardianti menjadi terlantar. Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut tidak mempertimbangan kehidupan anak-anak Hardianti yang masih balita yang dalam usia demikian, para anak yang seharusnya masih mendapatkan kasih sayang seorang ibu serta kehidupan yang layak, yang berakibat buruk baik fisik, mental, spiritual, maupun sosialnya.

    PBH PERADI Makassar selaku Kuasa Hukum menilai satu-satunya harapan adalah putusan Hakim, olehnya itu kuasa hukum meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan melakukan rehabilitasi sosial dan/atau rehabilitasi medis terhadap Hardianti sebagaimana dalam pembelaan yang diajukan sebelumnya.

    - Advertisement -

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    TV REAKSIPRESS

    Reaksi Populer