Lainnya

    DPP APAK-RI Kritisi Pemberian Remisi Untuk Koruptor

    Makassar.Sulsel – reaksipress.com – Menyikapi pemberian remisi narapidana oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, DPP Aliansi Peduli Anti Korupsi Republik Indonesia (APAK-RI) mengaku tidak sepakat.

    Pada saat diwawancarai, Ketua DPP APAK RI, Mastan, SH., mengatakan perlu dipahami pemberian remisi pada narapidana kasus korupsi berbeda dengan narapidana tindak pidana umum lainnya. Pemberian remisi pada tindak pidana korupsi dapat diberikan apabila narapidana telah melakukan apa yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 disebutkan dalam Pasal 34 A aturan a quo bila napi koruptor karena tidak sembarangan begitu saja mendapat remisi.

    “Pasal 34 A aturan a quo ditambahkan dua poin yakni bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya dan telah membayar lunas dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Oleh karenanya, pemberian remisi koruptor berbeda dengan tindak pidana umum lainnya yang hanya menyaratkan narapidana berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan.” Papar Mastan.

    “Jangan sampai justru yang terlihat publik adalah adanya narapidana kasus korupsi yang diduga sempat mendapatkan fasilitas sel mewah malah diberikan pengurangan hukuman. Tentu hal ini harus dipandang sebagai pelanggaran prosedur, sehingga yang bersangkutan sepatutnya tidak layak mendapatkan remisi,” ujar Mastan.

    Menurutnya, kekhususan remisi pada koruptor disebabkan kejahatan korupsi telah dikategorikan sebagai extraordinary crime. Hal tersebut menyiratkan perlakuan pada pelaku korupsi tidak bisa disamaratakan seperti tindak pidana lainnya.”Jadi, tidak dibenarkan adanya pernyataan dari KemenkumHAM yang menyebutkan pertimbangan pemberian remisi pada narapidana korupsi hanya terbatas pada berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan,” imbuh Mastan.

    Maraknya pemberian remisi pada koruptor juga akan menganggu stabilitas dari pemberian efek jera pada sistem peradilan pidana.Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan (LP), kata Mastan, harus dimaknai sebagai hilir dari pemberian efek jera.

    Selain itu, KemenkumHAM dinilai tertutup lantaran tidak memberikan data siapa saja narapidana korupsi yang mendapatkan remisi. Padahal keterbukaan data itu perlu untuk menjaga keterlibatan publik sebagai kontrol kebijakan yang diambil.

    “Jangan sampai ada kesan yang terlihat KemenkumHAM seperti menutup-nutupi jumlah serta narapidana korupsi mana saja yang mendapatkan remisi,” tukas Mastan.”

    “KemenkumHAM harusnya dapat selaras dengan sikap Presiden pada 2015 lalu yang menyebutkan bahwa narapidana kasus korupsi seharusnya tidak mendapatkan pengurangan hukuman. Hal ini penting untuk tetap menjaga komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi,” tutup Mastan.

    TV REAKSIPRESS

    Reaksi Populer

    Damkar Maros Kerahkan Personil Ke Lokasi Gempa Majene

    Maros – reaksipress.com - Belasan personil dan tiga unit mobil Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Maros diberangkatkan ke Kabupaten Majene Sulawesi Barat pada Jum’at (15/01/2021). Keberangkatan...

    Masih Banyak Pengungsi Gempa Belum Dapat Bantuan

    Sulbar - reaksipress.com - Sejumlah pengungsi korban bencana gempa bumi di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), masih minim bantuan dan bahkan ada yang mengaku...

    Banyak Kasus Belum Tuntas, Sat Reskrim Polres Maros Kumpulkan Penyidik

    Maros - reaksipress.com - Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Maros menggelar Rapat Analisa dan Evaluasi Kinerja Tahun 2020, di Aula Promoter Polres Maros...

    Dansat Brimob Polda Sulsel Pimpin Tim Evakuasi Korban Longsor di Majene

    Sulbar - reakspress.com - 63 personel gabungan TNI - POLRI dan Basarnas melaksanakan evakuasi korban gempa dan longsor di desa Mekatta Kecamatan Malunda, Kabupaten...

    Aliansi Siaga Bencana Maros Kerahkan Relawan ke Sulbar

    Maros - reakspress.com - Aliansi Masyarakat Tanggap Bencana (Siaga) Kabupaten Maros, memberangkatkan sejumlah relawan ke Mamuju, Sulawesi Barat, Ahad (17/01/2021) Pemberangkatan relawan Siaga Maros dilakukan...

    120 KK Korban Gempa Belum Terima Bantuan

    Sulbar - reaksipress.com - 120 keluarga di Lingkungan Sese Selatan, kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Mamuju, mengaku belum menerima bantuan sama sekali. "Di sini 120 kepala...