Makassar – Reaksipress.com – Buku yang berjudul “Hak Angket Kawal Demokrasi, DPRD Sulsel Menguak Fakta Dugaan Pelanggaran Gubernur Nurdin Abdullah” menjadi sorotan sejumlah kalangan lantaran dinilai menyebarkan informasi yang tak berimbang.

Hal itu terungkap pada diskusi bedah buku yang dihelat Forum Pemuda Bhinneka Tunggal Ika (FPBTI) Sulawesi Selatan di Rogar Cafe Makassar, Kamis, 9 Januari 2020.

Buku dengan ketebalan 162 halaman itu diterbitkan media Intermedia Publishing yang mengulas fakta persidangan Panitia Hak Angket DPRD Sulsel.

Beberapa pakar yang hadir sebagai pembicara, yakni Dr. Amir Ilyas,SH,MH. Muh.Quraisy Mathar, M.Hum, Prof. Armin Arsyad, Prof. Hambali Thalib, Akbar Endra, dan salah seorang yang tulisannya ada dalam buku tersebut, Dr. Hasrullah, MA.

Kegiatan yang mengangkat tema “Fakta atau Fitnah?” ini dinilai oleh beberapa pakar bahwa Buku “Hak Angket” yang telah beredar itu tidak jelas dasar hukum dan kaidah penulisannya karena tidak memiliki penulis jelas,” kata Pengamat Hukum, Amir Ilyas saat menjadi salah satu pembicara.

Amir menilai aktor dibalik buku tersebut sangat berbahaya lantaran mengalamatkan kepada Gubernur Nurdin Abdullah namun tidak mencantumkan nama penulisnya.

“Menurut saya itu sangat berbahaya buat orang yang mengedit atau menginisiator buku ini karena bisa dianggap menempatkan keterangan palsu dan akhirnya tindak pidananya semakin jelas, dan itu bisa ditindak lanjuti oleh polisi tanpa aduan,” tegas Amir

Amir menjelaskan bahwa fakta sidang hak angket memang melalui tanya jawab antara terperiksa dengan panitia hak angket di DPRD Sulsel. Namun, ia menilai dalam buku tersebut tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya.

“Ia kalau secara opini tulisannya memang ini adalah fakta persidangan, persoalanya ada beberapa hal yang tidak sesuai judul dan isinya, itu yang membuat penghinaan terhadap kekuasaan karena menyebut gubernur dijudul itu, padahal tidak ada diisi,” pungkasnya.

Sementara, salah satu penulis dalam buku Hak Angket, Hasrullah, mengatakan dirinya hanya sebagai kontributor pada buku tersebut. Untuk itu, kata dia, kehadiranya untuk memberi klarifikasi.

“Saya hadir untuk memberi klarifikasi soal buku Hak Angket, karena beberapa tulisan saya yang pernah dimuat di media cetak juga telah disunting tidak sesuai aslinya. Katanya.

Salah satu politisi Demokrat yang hadir sbagai pembicara, Akbar Endra menyatakan bahwa buku ini “ngawur”, seharusnya ini tidak beredar,

Kenapa saya katakan ngawur? Karena Pak Jumras telah meminta maaf kepada Pak Gubernur, itu artinya dia mengakui ada kesalahan dan membuat keterangan palsu. Lantas, kenapa harus ada buku ini beredar? Jelas ini sebuah kejahatan intelektual. Ungkap Akbar.

Pembicara lainnya pun menyatakan demikian, bahwa buku tersebut tidak sesuai kaidah dan layak dinyatakan sebagai tindak pidana.

TULIS TANGGAPAN ANDA PADA KOLOM DI BAWAH INI, TERKAIT DENGAN BERITA DI ATAS
Ads
Pasang Iklan ReaksiPRESS