Maros – reaksipress.com – Pemerintah kabupaten Maros akan membentuk peraturan daerah tentang penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Penyerahan raperda dilakukan oleh wakil bupati Maros HA Harmil Mattotorang kepada pimpinan DPRD Maros dalam rapat paripurna DPRD Maros Senin (13/1/2020).

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Maros HA Patarai Amir juga disertai dengan penyerahan 3 raperda lainnya. Tiga raperda lain yang diserahkan yakni penanggulangan penyakit tuberkolosis, pengelolaan pasar dan pengawasan kualitas ari minum.

Dalam sambutannya, Harmil mengatakan, penyalahgunaan narkotika dan zak adiktif lainnya sangat berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di kabupaten Maros sudah masuk dalam tataran mengkhawatirkan terutama dikalangan pelajar,” ujarnya.

Dia menjelaskan, salah satu tugas pemerintah daerah dalam melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah dengan menyusun peraturan daerah mengenaik narkotika. “Dalam raperda ini memuat antisipasi dini, pencegahan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pasca rehabilitasi, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pendanaan serta sanksi administrasi,” bebernya.

Pemerintah daerah kata Harmil berharap dengan berlakunya perda ini dapat menekan angka penyalahgunaan narkotika dan dapat melindungi generasi muda dari dampak buruk penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Sementara itu, Ketua Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Maros, Muh Bakri menyambut baik adanya usulan pemerintah untuk pembuatan Perda khusus Narkotika. Hanya saja, ia mengkritisi minimnya upaya nyata pemerintah selama ini dalam hal pencegahan Narkotika.

“Pada dasarnya kami menyambut baik. Kami pasti akan pelajari dulu draft Ranperdanya seperti apa. Karena selama ini kami juga tidak pernah terlibat dalam penyusunan draft itu. Kita lihat bagaimana pemerintah, khususnya BNK Maros belum memberikan dampak nyata bagi upaya pencegahan Narkoba di Masyarakat,” terangnya.

Menurutnya, Pemerintah saat ini harus lebih mengutamakan upaya pencegahan dengan pendekatan yang lebih terukur dan terarah. Selama ini, sosialisasi anti Narkoba yang giat dilakukan oleh masing-masing lembaga hanya terkesan menggugurkan kewajiban.

“Kita tahu, sosialisasi yang dilakukan itu terkesan hanya mengejar program saja dan tidak dilakukan secara terukur dan terarah. Pola kerja yang kita bangun selama ini serampangan saja dan tidak ada ukuran kesuksesannya,” sebutnya.

Meski begitu, ia berharap agar Ranperda yang diajukan itu bisa mengakomodir peran serta masyarakat secara luas dalam hal pencegahan Narkoba di Maros. Pasalnya, sejak dulu, peran masyarakat terkesan diabaikan hingga upaya pencegahan itu tidak berjalan efektif.

“Kita tetap optimislah dengan Ranperda itu, meski kita belum tau isinya bagaimana. Harapannya pelibatan masyarakat bisa terakomodir agar upaya itu bisa lebih efektif. Selama ini yang kita rasakan itu masyarakat terabaikan perannya,” pungkasnya.

TULIS TANGGAPAN ANDA PADA KOLOM DI BAWAH INI, TERKAIT DENGAN BERITA DI ATAS
Ads
Pasang Iklan ReaksiPRESS