Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Ustadz Muzayyin Arif melakukan sosialisasi Perda No 4 Tahun 2006 tentang Pendidikan Al Quran.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Ahad, (3/11).

Pada kesempatan tersebut, sejumlah guru mengaji curhat kepada anggota DPRD perwakilan PKS tersebut.

Diantaranya mengeluhkan soal perhatian pemerintah yang minim terhadap guru mengaji.

Anggaranya masih kecil, dan dana insentifnya diberikan setiap empat bulan.

Bukan hanya itu, mereka juga pertanyakan jika dahulu mereka masih terima dana insentif.

Namun, sejak 2016 mereka tidak lagi mendapatkan honor dari pemerintah.

“Saya berharap pemerintah kembali memberi perhatian serius pada guru-guru mengaji sebab tugas mereka memberantas buta aksara baca tulis al Quran,” jelas ibu Hj Ramla Ketua Majelis Taklim Kecamatan Mandai.

Di hadapan warga, peraih suara terbanyak PKS dapil 6 tersebut mengatakan, Perda no 4 tahun 2006 sangat penting bagi pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia unggul di Sulsel.

Tidak hanya itu, perda itu memiliki pengaruh yang besar terhadap upaya memberantas buta aksara baca tulis al quran.

“Anak-anak sejak dini harus diajarkan soal Pendidikan islam sebab penduduk mayoritas Sulsel beragama islam, tentu kita tidak mau mereka tumbuh besar tapi tidak bisa baca al Quran dan spritualisas yang rendah,” pungkas Muzayyin.

Terkait keluhan guru mengaji tersebut, Muzayyin akan menyuarakan pada rapat di DPRD Sulsel. “Kita akan berusaha suarakan, kita akan minta pemerintah provinsi agar memperhatikan nasib guru mengaji di Sulsel,” tegas Muzayyin Arif.

Saya memilih untuk mengangkat perda no.4 tahun 2006 tentang : Pendidikan Alqur’an. Perda yang mengamanatkan agar pemerintah dan masyarakat menghidupkan pembelajaran alqur’an : membaca, menulis, menerjemahkan, memahami dan mengamalkan.

Muzayyin memilih ini karena, perda ini sangat baik (meskipun nanti akan ada usulan revisi dengan menambahkan soal penghafalan alqur’an), akan tetapi tidak terasa hidup di masyarakat padahal sudah berumur 13 tahun sejak di undangkan.

“Saya berharap dengan sosialisasi ini, pemerintah bisa lebih memperhatikan dan berkomitmen untuk bersungguh menerapkan peraturan ini sehingga setiap sekolah memiliki kurikulum alqur’an, mensupport lembaga pendidikan alqur’an, memperhatikan kesejahteraan guru guru mengaji, dan menfasilitasi para hafidz-hafidzah untuk kelanjutan pendidikan,” paparnya

Berikan Tanggapan Anda
Ads
Pasang Iklan ReaksiPRESS