Maros.Sulsel – reaksipress.com -Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Maros secara tegas mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros tidak menyalahgunakan wewenang sebagai aparatur negara dalam Pilkada 2020. Para ASN juga dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan maupun menguntungkan pasangan calon bupati dan wakil bupati tertentu.

Bertempat di kantor sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros, Muhammad Gazali Hadi Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL), mengimbau kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkab Maros untuk tetap menjaga netralitas dalam Pilkada yang telah disampaikan Bawaslu Maros secara resmi kepada Bupati Maros.

“Kalau ada ASN yang tidak netral, maka akan berpengaruh langsung pada masyarakat, karena ASN merupakan pelayan publik. Jadi harus netral tidak berpihak di Pilkada 2020,” kata Ghazali, Kamis 21 November 2019.

“Kami beberapa hari lalu telah mengirimkan surat imbauan kepada Bupati Maros. Mudah-mudahan imbauan tersebut menjadi perhatian bagi seluruh ASN,” ungkapnya.

Gazali menjelaskan, dengan menjabarkan aturan netralitas yang sudah diatur dalam Undang-undang, yakni Nomor 10 Tahun 2016 Tentang pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota, UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, UU , PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai, Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan ASN, TNI dan Polri, PKPU Nomor 15 Tahun 2019, PKPU Nomor 3 Tahun 2017.

Di kesempatan yang sama, diterangkan bahwa tugas dan wewenang Bawaslu adalah pencegahan, pengawasan serta penindakan. Dan imbauan ini adalah bagian dari pencegahan terhadap potensi pelanggaran, ketidaknetralan aparatur negara dalam Pilkada.

“Pencegahan dan pengawasan akan terus kami lakukan di berbagai kesempatan, selanjutnya tugas dan wewenang penindakan. Apabila ditemukan ada ASN yang menyatakan keberpihan terhadap salah satu Peserta Pilkada baik secara lisan ataupun tulisan, seperti contoh postingan, like’ ataupun komentar di media sosial maka kami akan proses berdasarkan ketentuan perundangan-undangan,” tegas Gazali.

Berikan Tanggapan Anda
Ads
Pasang Iklan ReaksiPRESS