Maros.Sulsel – reaksipress.com – Aktivis Aliansi Peduli Anti Korupsi (APAK RI) Ketua Umum DPP memperingatkan semua Lurah/Desa se-Sulawesi-Selatan transparan menggunakan dana Kelurahan/Desa dan memasang plang papan proyek agar masyarakat luas tahu berapa jumlah dana yang dikelola Lurah/Desa

“Jangan sampai masih ada Lurah/Desa di Sulsel keliru. Karena jelas, target dan tujuan dicairkannya dana Kelurahan/Desa adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Kelurahan/Desa. Disarankan agar dana ini dilakukan Dari masyarakat untuk masyarakat,” jelas Mastan, Rabu (16/10/2019).

Program percepatan pembangunan yang digagas Pemerintah Pusat hingga ke tingkat Kelurahan/Desa direalisasikan melalui anggaran dana sebesar Rp 3 triliun dalam APBN 2019, untuk 8.212 Kelurahan seluruh Indonesia sedangkan Anggaran Desa Paling Renda 1 Milyar per-Desa dengan mekanisme penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU).

Sedangkan Undang-Undang Desa telah menempatkan
desa sebagai ujung tombak pembangunan
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Desa diberikan kewenangan dan sumber dana
yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi
dan kesejahtaraan masyarakat.

“Setiap tahun
Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar agar dapat diolah dengan baik dan dapat dinikmati Masyarakat,” Kata Mastan

Dana tersebut kelurahan, kata Mastan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI (Permendagri) Nomor 130 Tahun 2018 diperuntukkan bagi pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan

“Secara prinsip saya ingatkan, hati-hati dalam menggunakan dana Kelurahan dengan mentaati seluruh aturan petunjuk pelaksanaan, akuntabel serta transparan karena dalam Permendagri disebutkan kegiatan harus melibatkan masyarakat dan harus transparan,” jelas Mastan.

Lanjut dijelaskan Mastan, di Kabupaten Lurah/Desa tidak memasang papan informasi tentang penggunaan dana Kelurahan. “ kalau masih ada seperti itu Saya curiga Lurah tersebut ada niat jahat ingin mengakali ini dana Kelurahan/Desa tersebut,” kata Mastan

“Jika ada Lurah/Desa di Sulsel tidak memasang papan informasi dana Kelurahan dalam waktu dekat ini di kantornya, tahun 2020 saya akan laporkan di Polda Sulsel/atau di KPK, dan saya akan suruh audit khusus pengerjaannya. Apapun alasannya Pak Lurah/Desa harus transparan. Pasang papan informasi di kantor Kelurahan/Desa, dan semua kegiatan fisiknya harus dipasangi papan plang proyek,” tutup Mastan.

Laporan : MR

Berikan Tanggapan Anda
Ads
Pasang Iklan ReaksiPRESS