Maros – reaksipress.com – Camat Simbang Muhammad Hatta yang dikabarkan terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kejaksaan Negeri (Kejari) Maros akhirnya angkat bicara terkait kronologi sebenarnya yang telah menimpah dirinya pada Rabu (28/8/2019) belum lama ini.

Ia membantah seluruh pemberitaan yang menyebutkan dirinya terjaring OTT Pungutan Liar (Pungli) bersama seorang staffnya Sofyan, terkait setoran masyarakat atas pengurusan akta jual beli tanah di Kecamatan Simbang, Kabupten Maros. “Jadi yang di OTT itu staff saya terkait pungutan persenan atas honorarium pengurusan akta jual beli tanah sejumlah 10,8 juta atau diatas satu persen dari hasil penjualan tanah,” bebernya.

Mantan Kepala Bagian Pemerintahan Pemda Maros itu menjelaskan kronologi saat tim dari Kejari Maros melakukan OTT sekira pukul 10.30 pagi Rabu lalu kepada staffnya Sofyan, sesaat sebelum menerima mahasiswa KKN di Aula Kantor Camat Simbang, Desa Jenetaesa, Kabupaten Maros.

“Kronologinya seperti ini, jadi ada seorang warga yang mau menandatangani Akta Jual Beli (AJB). Dimana, dari sebulan lalu ia urus, tapi waktu itu memang saya belum menandatanganinya karena berkas PPH belum lengkap meski sudah ada validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah, nah warga itu langsung bertemu sama si staff saya yang kedapatan mengantongi uang yang dijadikan bukti atas OTT Pungli Kejari Maros,” Jelas Hatta.

Hatta melanjutkan, jika terkait dirinya ikut terkena OTT sama sekali tidak benar, karena pada saat tim Kejari Maros masuk ke dalam kantornya, dirinya pun sedang berada di Aula meski sempat melihat tim kejaksaan langsung masuk mencari staff saya. “Saya pastinya kaget, tiba-tiba tim dari kejaksaan masuk ke kantor dan langsung menanyakan staff saya sofyan, nah tidak lama berselang mereka keluar dan langsung membawa sofyan keluar dari kantor Camat. Saya pun langsung didatangi salah satu timnya untuk ikut ke kantor Kejari Maros,” beber jebolan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) tahun 2003 itu.

Selanjutnya Hatta bersama supir dan tim dari kejaksaan langsung menuju kantor Kejari Maros dengan menggunakan mobil dinasnya, terpisah dari staffnya yang menuju kantor kejaksaan dengan menumpangi kendaraan dari tim Kejari Maros. “Jadi pada saat ingin dimintai keterangan oleh kejaksaan, saya langsung berangkat dengan mobil dinas saya dengan membawa dua orang tim dari kejaksaan, saya pun tiba sekira pukul 11 pagi lewat dan langsung menuju ke ruangan Seksi Pidana Khusus Kejari Maros,” bebernya.

Dirinya pun sempat menunggu beberapa menit sebelum dicecar belasan pertanyaan oleh jaksa yang dimulai pada saat setelah ibadah salat dzuhur, Rabu 28 Agustus hingga keesokan harinya pada kamis malam tanggal 29 Agustus sekira pukul 23.00 wita.

“Jadi saya langsung menjelaskan terkait apa yang dituduhkan kepada saya, dimana berdasarkan laporan warga, saya mematok honorarium dari hasil AJB sebesar tiga persen dari Perbub yang hanya membolehkan sebesar satu persen. Dalam kondisi OTT Pungli itu, saya sudah jelaskan kepada jaksa, jika saya sama sekali tidak pernah mematok dan mengarahkan staff saya secara lisan maupun tulisan untuk memungut biaya hasi AJB lewat dari apa yang sudah diatur, malah sayapun tidak mengetahui jumlah uang yang dijadikan barang bukti OTT itu,” ungkapnya.

Meski demikian, ia pun masih menunggu hasil dari pengambilan keterangan atas dirinya, apalagi hingga saat ini, semenjak dilaksanakannya OTT Pungli, dirinya masih dalam status terperiksa meski sudah lewat dari 1 kali 24 jam. “Saya sangat kooperatif dengan tim dari kejaksaan, karena itu saya siap setiap saat, kapapun, untuk dimintai lagi keterangan terhadap OTT Pungli staff saya, saya siap memberikan keteranan apa yang saya ketahui,” ucapnya.

Terkait pemberitaan sejumlah media yang telah mengatakan dirinya terkena OTT Pungli, pihaknya berencana akan melakukan somasi kepada beberapa media yang sudah dianggapnya merugikan nama baiknya secara personal, bahkan keluarga besar. “Untuk beberapa media kami nanti akan melakukan somasi terkait peberitaan-pemberitaan yang merugikan saya dan keluarga besar, saya masih melakukan konsultasi terlebih dahulu untuk pendampingan hukumnya,” tambahnya.

Sebelumnya, Tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Maros, Sulsel, mengamankan Camat Simbang, Muhammad Hatta. Sekretaris pejabat pembuat akta tanah juga kena OTT.

Tim jaksa langsung menyegel ruang kerja camat dan sejumlah ruangan lainnya. “Pihak kecamatan mematok tiga persen, seharusnya cuman satu persen berdasakan perbup. Itulah kenapa bisa menyalahi aturan,” kata Kasi Pidsus Kejari Maros, Afrisal kepada sejumlah awak media, Rabu malam (28/8/2019) lalu.

Tim Kejaksaan juga melakukan penggeledahan di kantor camat dan menyita sejumlah barang bukti, seperti dokumen dan kamera pengawas/CCTV.

TULIS TANGGAPAN ANDA PADA KOLOM DI BAWAH INI, TERKAIT DENGAN BERITA DI ATAS
Ads
Pasang Iklan ReaksiPRESS