Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengaku mendukung gagasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memintahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Namun DPR perlu dilibatkan dalam setiap kebijakan yang akan diambil pemerintah. Apalagi kebijakan besar seperti pindah ibu kota. “Proses pemindahan Jakarta itu harus dilakukan dengan ketentuan dan berbagai syarat,” tutur dia.

Syarat pertama, kata dia, pemindahan ibu kota harus didukung aspek legalitasnya, yang sejauh ini dianggap belum terpenuhi.

“Harusnya sejak perencanaan yang baik itu harus disampaikan, dan dibicarakan dengan DPR sebagai wakil rakyat. Karena keputusan pemindahan ibu kota adalah keputusan penting dan strategis nasional. Jangan sepihak eksekutif memutuskan,” tegas dia.

Kedua, lanjut dia, harus dipertimbangkan dari sisi kemampuan pembiayaan. “Pemindahan ibu kota itu membutuhkan dana yang besar. Hampir Rp 500 triliun. Pertanyaannya, uangnya ada atau tidak? Sementara sampai saat ini kita defisit anggaran, neraca perdagangan defisit,” jelas Riza.

Pertimbangan ketiga adalah soal kesiapan infrastruktur untuk menampung manusia yang bakal menghuni ibu kota baru itu. “Pemindahan ibu kota enggak sekadar pembangunan, tapi harus memindahkan manusianya. Dan manusianya itu bukan cuma pegawai PNS pusat, tapi istri anak dan keluarga. Jadi yang dibangun bukan kantor atau hotel, tapi sekolah, rumah sakit dan lain-lain,” beber dia.

Penulis: Selfie Miftahul Jannah

TULIS TANGGAPAN ANDA PADA KOLOM DI BAWAH INI, TERKAIT DENGAN BERITA DI ATAS
Ads
Pasang Iklan ReaksiPRESS