KSPSI Rapat dengan Kapolres Maros Bahas ini

12
0

Maros.Sulsel – reaksipress.com – Dewan Pengurus Cabang Komite Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Maros dan Kepolisian Resort (Polres) Maros menggelar rapat bersama terkait tindak lanjut tuntutan urgensi ketenagakerjaan dan me nindak lanjuti persoalan BPJS Ketenagakerjaan untuk non-ASN, Kamis (11/07/2019)

Di ruang rapat Polres Maros, Pengurus KSPSI dan Kapolres Maros, AKBP Yohanes Richard Adrians, S.IK., SH, beserta jajarannya duduk bersama juga membahas persoalan terkait masalah kesejahteraan dan kesehatan masyarakat yang menjadi pekerja dibeberapa perusahaan di Kabupaten Maros.

Ketua KSPSI Maros, Muhammad Ridwan, S.KM., bahwa ada rencana DPRD Maros dan DPC KSPSI Maros, serta melibatkan Polres Maros untuk melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) kesemua perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Maros.

“Kita telah membentuk Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS TRIPARTIT) yang melibatkan pihak pemerintah, Perusahaan dan Serikat Pekerja namun pihak perusahaan dan pihak Disnakertrans tidak pernah melaporkan permasalahan yang terjadi di perusahaan dan seakan akan menutup-nutupi permasalahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Maros.” jelas lelaki yang akrab disapa Ciwank tersebut.

Lebih lanjut menurut Ridwan, penetapan upah kerja juga masih terkendala karena hingga saat ini, Kabupaten Maros belum memiliki dewan pengupahan sehingga perusahaan masih menerapkan Upah Minimun Provinsi (UMP) yang terkadang juga tidak dipatuhi oleh manajemen perusahaan.

“Jika perusahaan tidak menerapkan UMP yang telah ditetapkan maka perusahaan wajib melaporkan Ke dinas ketenagakerjaan selanjutnya dilakukan audit keperusahaan sesuai aturan perundang-undangan, namun terkadang oknum Disnakertrans tidak melaporkan permasalahan dimaksud sehingga hak-hak normatif pekerja tidak terpenuhi.”beber Ridwan dalam rapat.

Menanggapi hal tersebut, Kapolres Maros berjanji akan menyampaikan kepada Bupati Maros tentang permasalahan mengenai kendala atau hambatan pemberlakuan BPJS Ketenagakerjaan Untuk non-ASN. Terkait adanya oknum ASN di Dinas ketenagakerjaan yang diduga bekerja tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosudur akan dilakukan klarifikasi.

Laporan : MR

Apa Komentar Anda ?
Ads
Pasang Iklan ReaksiPRESS