Maros – reaksipress.com – Peneliti Anti Corruption Committee (ACC) Sulaweis Hamka, ikut menanggapi kabar kepemilikan tambang oleh salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maros, yang terletak di Dusun Bangunpolea, Desa Pattontongan, Kecamatan Mandai, Maros.

“Secara hukum tidak apa kalau seorang anggota dewan memiliki tambang. Akan tetapi, sangat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan,” kata Hamka. Kamis (4/7/2019).

Menurutnya, seorang pejabat pemerintahan yang memiliki tambang sangat rawan melakukan penyalahgunaan kewenangan. Hal itu dikarenakan potensi interpensi.

“Kekhawatiran kami adalah terjadinya konflik kepentingan. Disisi lain dia anggota dewan, tapi dia pemilik tambang yang punya kepentingan di pemerintahan, misalnya soal pengurusan ijin. Kan bisa memakai jabatannya untuk pengurusan ijin terkait tambangnya,” katanya.

Untuk itu ia meminta agar pihak terkait agar melakukan upaya pemeriksaan dokumen perizinan tambang milik salah seorang anggota dewan Maros tersebut,”Sebaiknya dilakukan pemeriksaan dokumen perizinan,” katanya.

Sebelumnya, komisi 2 DPRD Kabupaten Maros, melakukan penutupan sementara terhadap 2 tambang di Desa Pattontongang, salah satu diantaranya ialah tambang tanah urug PT Putra Utama Global milik ketua Demokrat Maros Amirullah Nur. (Yf)

Berikan Tanggapan Anda
Ads
Pasang Iklan ReaksiPRESS