Internasional – reaksipress.com – Utusan Amerika Serikat untuk Urusan Timur Tengah, Jason Greenblatt, mencerca diskusi informal Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) gagasan Indonesia yang membahas permukiman ilegal Israel di tanah Palestina.

Greenblatt mencerca DK PBB karena “mengulangi pembicaraan yang tidak ada gunanya” dengan terus mengkritik Israel dalam rapat informal tersebut.

“Mari kita semua berhenti berpura-pura bahwa permikiman adalah apa yang selama ini mengganjal proses perdamaian yang sedang dinegosiasikan,” ucap Greenblatt mewakili Presiden Donald Trump dalam rapat tersebut.

“Sikap lelucon dan obsesif yang berfokus pada satu aspek konflik rumit ini tidak membantu siapa pun,” katanya,

Dia mengkritik rapat DK PBB tersebut lantaran mengucilkan Israel atas perluasan permukimannya di tanah Palestina selama ini, tapi gagal mengecam gerakan kelompok Hamas dan Jihad Islam yang menembakkan roket ke wilayah Israel.

Greenblatt menuduh PBB bersikap bias terhadap Israel lantaran lebih nyaman “mengeluarkan 700 resolusi” yang mendesak Israel daripada merespons “700 roket” yang ditembakkan oleh militan Palestina ke wilayah Israel.

“Alih-alih menuntut pertanggungjawaban dari Hamas dan Jihad Islam, kita malah mengulangi poin pembicaraan usang dan melelahkan yang telah berlangsung selama 20 tahun,” kata Greenblatt.

Sebagai presiden DK PBB bulan Mei ini, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi turut hadir dan sekaligus memimpin rapat informal tersebut. 

Dalam rapat yang juga dihadiri oleh anggota PBB dan organisasi internasional lainnya itu, Retno menegaskan bahwa perluasan permukiman ilegal Israel selama ini “tidak dapat diterima” karena dapat merusak negosiasi perdamaian. 

Retno mendesak komunitas internasional untuk memperkuat tekanan terhadap Israel supaya menghentikan perluasan permukiman ilegalnya di tanah Palestina

“Permukiman ilegal Israel terus bertambah dari sekitar 110 ribu pada 1993 menjadi sekitar 620 ribu pada 2017,” kata Retno dalam pernyataan pembukanya.

“Masyarakat internasional memiliki tanggung jawab untuk menghentikan kebijakan pembangunan permukiman illegal oleh Israel. Untuk itu perlu ada tekanan yang besar dari masyarakat internasional untuk menghentikan pemukiman illegal Israel di Palestina.”

Proposal Damai Gagasan AS

Dalam rapat itu, Greenblatt juga menyinggung proposal gagasan Presiden Donald Trump soal perdamaian Israel-Palestina yang disebutnya akan “menawarkan pendekatan baru yang lebih segar.”

Ia mengatakan proposal tersebut akan lebih “realistis dan ramah diimplementasikan” dan merupakan “paket perdamaian yang tepat untuk kedua belah pihak.”

“Sudah waktunya untuk pendekatan baru,” kata Greenblatt seperti dikutip AFP.

Greenblatt mendesak anggota DK PBB untuk “mendukung proposal dan memanfaatkan dengan baik peluang ini.”

Proposal berisi rencana perdamaian antara Israel dan Palestina itu rencananya akan diumumkan sekitar awal Juni, setelah bulan ramadan selesai.

Dokumen tersebut disebut-sebut tak akan menyertakan solusi dua negara yang selama ini dianggap komunitas internasional sebagai jalan keluar mendamaikan Palestina-Israel.

Menlu Palestina Riyad Al-Maliki, yang turut hadir dalam rapat tersebut, kembali menegaskan penolakan negaranya terhadap proposal damai rancangan AS tersebut.

“Ini bukan rencana perdamaian tapi kondisi yang mendorong untuk menyerah dan tidak ada harga semahal apa pun yang dapat membuat proposal ini dapat diterima,” kata Al-Maliki.

Palestina memutus hubungan dengan AS sejak Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel secara sepihak pada Desember 2017 lalu. Palestina menuding AS bersikap sangat pro-Israel dalam menjembatani konflik ini.

“Kami tidak mampu untuk tidak terlibat dengan upaya perdamaian apa pun. Sayangnya, upaya AS ini tidak dapat dikategorikan memenuhi syarat sebagai upaya perdamaian,” ucap Al-Maliki.

Berikan Tanggapan Anda
Ads
Pasang Iklan ReaksiPRESS