Tak Ada Dasar Hukum Papua Untuk Merdeka

20
0

Nasional- reaksipress.com -Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri kembali menegaskan bahwa tak ada dasar hukum untuk kemerdekaan Papua berdasarkan hukum internasional yang berlaku.

“Bahwa tidak ada dasar hukum internasional, yang memungkinkan atau membuka peluang untuk Papua dimerdekakan kembali,” kata Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, Damos Dumoli Agusman, di Jakarta, Jumat 21 Desember 2018.

Menurut Damos, hukum internasional menganut asas uti possidetis juris. Artinya wilayah yang bisa dimerdekakan adalah wilayah bekas jajahan seutuhnya.

“Berdasarkan prinsip tersebut, maka Papua turut dimerdekakan 1945. Jika dia turut dimerdekakan, maka tak ada dasar lagi, karena dalam hukum internasional tak ada kata lahir kembali,” ungkapnya.

Damos menjelaskan, under collonial context, Papua sudah merdeka karena terlepas dari penjajahan Belanda pada 1945. “Tidak ada dasar hukum internasional yang membuat dia dimerdekakan kembali,” tegasnya.

Sementara itu di Selandia Baru, intelektual Papua, Frans Albert Yoku menjelaskan mengenai kemerdekaan Papua kepada Parlemen Selandia Baru yang mendukung Kelompok Separatis Papua.

Frans Yoku menjelaskan makna Kemerdekaan sesungguhnya sudah diberikan pemerintah melalui UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Rakyat Papua diberikan kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri. Hanya di Papua, pimpinan daerah di berbagai tingkatan harus orang Papua. Bagi hasil dengan pemerintah pusat pun jauh lebih besar dibanding daerah lain.

“Kami ini sudah Merdeka. Mengapa kami belum sejahtera? Korupsi masih menjadi penyakit utama kami,” pungkas Yoku.

Apa Komentar Anda ?