Maros.Sulsel- reaksipress.com -Alat peraga kampanye salah satu calon presiden Republik Indonesia yang terpasang di sepanjang jalan poros Maros menuai kritik dari beberapa pihak karena dianggap melanggar aturan pemasangan alat peraga karena menempelkan alat peraga ke batang pohon menggunakan paku.

Salah satu elemen organisasi kepemudaan yakni Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Maros menganggap pengawas pemilu (Panwaslu) cenderung bersikap reaktif yang bekerja saat terjadi pelanggaran. Padahal seharusnya mampu mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi dalam penyelenggaraan pemilu.

Salah satu pengurus BLH pemuda pancasila Maros, Abdillah, SP yang diwawancarai Ahad (11/11/2018) mengkritik adanya pamflet bergambar presiden dan gambar salah satu parpol yang berada disepanjang jalan Maros-Pangkep yang dengan sengaja memasang di pohon pohon padahal hal itu merupakan pelanggaran dalam proses pemilu.

“Ini menggambarkan kepada kita lemahnya pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilu.” katanya.

Menururnya kesalahan tim pengawas dalam penanganan pelanggaran yang terjadi dalam tiap tahapan pemilu dapat mengganggu mekanisme pelaksanaan pemilu itu sendiri. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tim pengawas haruslah memperhatikan serta berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah yang ada di masyarakat.

Ia juga berharap Tim pengawas harus mampu meminimalisasi pelanggaran terhadap undang-undang dalam pelaksanaan pemilu. Tingginya angka pelanggaran yang ditangani dan diselesaikan oleh tim pengawas bukanlah merupakan keberhasilan. Melainkan bagaimana agar jumlah pelanggaran oleh partai politik mampu diminimalisir.

“Di beberapa waktu dan tempat tim pengawas kadang terkesan sangat diskriminatif dalam mengungkap “kesalahan”. Ada kesalahan yang hampir semua dilakukan oleh partai politik. Tapi, tim pengawas hanya menimpakan kesalahan pada satu partai politik saja. Oleh karena itu lembaga pengawas pemilu itu juga harus tidak boleh lepas dari kritikan, masukan, dan pengawasan pula.”lanjutnya

“Seharusnya tidak boleh mengungkap kesalahan orang per orang atau parpol per parpol tanpa mengkonfirmasinya terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. Jangan sampai justru melakukan tindakan yang tergolong dalam character assassination (pembunuhan karakter) terhadap individu atau pun parpol.”kuncinya.

Lapiran : Azis Bontoa

TULIS TANGGAPAN ANDA PADA KOLOM DI BAWAH INI, TERKAIT DENGAN BERITA DI ATAS
Ads
Pasang Iklan ReaksiPRESS